Prabowo: Demokrasi Formal Tak Cukup Jika Rakyat Masih Lapar dan Tak Punya Rumah

JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa keberhasilan sebuah negara tidak semata diukur dari pelaksanaan demokrasi formal, tetapi dari sejauh mana negara mampu menyejahterakan rakyatnya secara nyata.

Hal ini disampaikan Prabowo dalam pidatonya saat menghadiri perayaan Hari Lahir (Harlah) ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Rabu (23/7/2025) malam.

"Demokrasi penting, demokrasi yang formal, demokrasi yang normatif. Tapi rakyat tidak punya rumah yang baik, rakyat yang lapar, anak-anak yang stunting, mereka yang tidak bisa cari pekerjaan, ini bukan tujuan bernegara," ujar Prabowo tegas di hadapan para tokoh dan kader PKB.

Presiden menyampaikan bahwa sistem demokrasi semestinya dijalankan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya sebagai simbol atau prosedur politik semata.

Dalam pidatonya, Prabowo juga menyoroti pentingnya Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menurutnya kini mulai dilupakan dalam wacana pembangunan nasional dan kebijakan ekonomi.

"Sekian puluh tahun ini jarang saya dengar tokoh politik atau pakar ekonomi bicara tentang Pasal 33. Seolah-olah Pasal 33 itu tidak ada dalam UUD 1945," kata Prabowo.

Menurutnya, pasal tersebut adalah fondasi ekonomi kerakyatan yang digagas oleh para pendiri bangsa berdasarkan pengalaman pahit masa penjajahan, dan karena itu tidak boleh diabaikan atau dihapus.

"Pasal 33 itu jelas mengarahkan kita kepada ekonomi yang adil dan berpihak kepada rakyat. Negara harus menjamin rakyat aman, tidak lapar, tidak miskin," tambahnya.

Dalam momentum tersebut, Prabowo menyampaikan kekagumannya terhadap pidato singkat Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Ma'ruf Amin yang juga hadir dalam acara tersebut.

Ia menilai pidato Ma'ruf menggambarkan substansi utama dari problematika bangsa saat ini.

Prabowo pun menegaskan kembali bahwa fokus pemerintahannya adalah menghapus kemiskinan, mengurangi kelaparan, dan menciptakan lapangan pekerjaan secara masif.

Ia juga mengingatkan bahwa tanggung jawab negara bukan hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga memastikan kehidupan rakyat lebih baik.*

(kp/a008)