Wamenko Polhukam Pastikan WNI Aman di Tengah Konflik Thailand-Kamboja

JAKARTA – Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Wamenko Polhukam) RI, Lodewijk Freidrich Paulus, memastikan bahwa kondisi Warga Negara Indonesia (WNI) di Thailand dan Kamboja masih aman, di tengah meningkatnya ketegangan antara kedua negara Asia Tenggara tersebut.

Menurut Lodewijk, pemerintah melalui Deputi Politik Luar Negeri dan perwakilan diplomatik Indonesia terus memantau situasi secara intensif guna memastikan keselamatan WNI.

"Sejauh ini aman, tidak ada masalah. Karena deputi kita tetap monitor. Kita punya deputi politik luar negeri yang terus memantau," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Jumat (25/7/2025).

Sebagai bagian dari komunitas ASEAN, Indonesia berkomitmen untuk ikut berperan aktif dalam mendorong penyelesaian damai atas konflik tersebut.

Lodewijk menyatakan bahwa komunikasi diplomatik sudah terjalin antara pihak Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dengan otoritas Thailand dan Kamboja.

"Sudah ada komunikasi dari Kemlu. Kita akan cek sejauh mana langkah-langkah yang sudah diambil. Karena selama ini komunikasi berjalan cukup baik," katanya.

Indonesia, menurut Lodewijk, juga mengandalkan kerja aktif para diplomat dan atase pertahanan di kedua negara untuk mengumpulkan data dan informasi faktual di lapangan.

"Kita punya duta besar dan atase pertahanan di sana. Itu yang terus bekerja untuk mendapatkan informasi valid tentang perkembangan konflik," jelasnya.

Informasi tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan sikap dan opsi diplomasi lanjutan yang akan diambil oleh Pemerintah Indonesia.

Konflik bersenjata yang memanas antara Thailand dan Kamboja kian mengkhawatirkan setelah kedua pihak saling menuduh melakukan kejahatan perang.

Thailand menuding Kamboja menyerang kawasan sipil dan rumah sakit, sementara Kamboja menuduh militer Thailand menggunakan bom klaster dari pesawat tempur F-16 di tujuh titik perbatasan.

Penggunaan bom klaster sendiri merupakan pelanggaran hukum humaniter internasional karena dapat menyebabkan kerusakan jangka panjang terhadap warga sipil dan lingkungan.

Pemerintah Indonesia dalam hal ini tetap mengedepankan prinsip solusi damai, mendorong penghormatan terhadap hukum internasional dan perlindungan terhadap warga sipil.*

(in/a008)