Partai People Power Korsel Siapkan Langkah Bebastugaskan Presiden Yoon Suk-yeol Pasca Darurat Militer

SEOUL –Partai People Power, partai penguasa di Korea Selatan, berencana mencabut seluruh kekuasaan dan wewenang Presiden Yoon Suk-yeol (63) setelah keputusan mendadaknya memberlakukan darurat militer selama enam jam pada Selasa (3/12/2024). Keputusan ini menuai kritik keras dari berbagai pihak, termasuk oposisi terbesar, Partai Demokrat, yang telah mengajukan proses pemakzulan.

Darurat militer yang diberlakukan Presiden Yoon didasarkan pada alasan ancaman dari Korea Utara dan kelompok yang disebutnya sebagai “pasukan anti-negara.” Namun, alasan tersebut dinilai tidak jelas dan memicu kekhawatiran akan penyalahgunaan kekuasaan.

Status darurat militer yang diberlakukan secara mendadak pada Selasa malam dicabut setelah voting parlemen. Sebagian besar anggota parlemen sepakat untuk mencabut status tersebut, menganggapnya tidak diperlukan.

Baca Juga:

• KPK Usut Dugaan Gratifikasi di Lingkungan MPR, Terkait Pengadaan Barang
• Eks Ketua PN Jaksel Serahkan Rp6,9 Miliar ke Kejagung, Diduga Suap Kasus Ekspor CPO

Pemimpin Partai People Power, Han, mengungkapkan dalam pidatonya di parlemen pada Jumat (6/12/2024) bahwa selama masa darurat militer, Presiden Yoon mencoba menangkap sejumlah politikus dengan tuduhan terkait kelompok anti-negara.

“Saya percaya bahwa penangguhan jabatan Presiden Yoon Suk-yeol segera diperlukan untuk melindungi Republik Korea dan rakyatnya, mengingat fakta-fakta yang baru terungkap,” ujar Han, seperti dikutip dari Reuters.

Baca Juga:

• PRESEDEN BURUK KOPERASI ANEH
• 5 ASN di Kolaka Utara Mangkir Kerja hingga 2 Tahun, Tetap Terima Gaji: Satu Diusulkan Dipecat Tidak Hormat

Partai Demokrat, sebagai oposisi terbesar, telah mengajukan pemakzulan terhadap Presiden Yoon. Proses ini dijadwalkan dimulai pada Sabtu (8/12/2024). Pemakzulan ini merupakan respons atas langkah-langkah kontroversial yang diambil Presiden Yoon selama pemberlakuan darurat militer.

Langkah pemakzulan Presiden Yoon dan pencabutan wewenangnya oleh partai penguasa diperkirakan akan memicu ketegangan politik di Korea Selatan. Keputusan ini juga dapat berdampak pada stabilitas pemerintahan dan persepsi publik terhadap partai penguasa.

Masyarakat dan komunitas internasional kini memantau dengan seksama perkembangan politik di Korea Selatan, yang dinilai akan menjadi momen penting bagi demokrasi dan supremasi hukum di negara tersebut.

(N/014)

KPK Usut Dugaan Gratifikasi di Lingkungan MPR, Terkait Pengadaan Barang

Eks Ketua PN Jaksel Serahkan Rp6,9 Miliar ke Kejagung, Diduga Suap Kasus Ekspor CPO

PRESEDEN BURUK KOPERASI ANEH

5 ASN di Kolaka Utara Mangkir Kerja hingga 2 Tahun, Tetap Terima Gaji: Satu Diusulkan Dipecat Tidak Hormat

Sambut Hari Bhayangkara ke-79, Polda Aceh Gelar Aksi Bersih Pantai di Ulee Lheue

Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Putin Satu Panggung di SPIEF 2025, Indonesia Jadi Sorotan Dunia