Gerindra Tanggapi Usulan Cak Imin soal Pilkada Tak Langsung dan Gubernur Ditunjuk Pusat

JAKARTA — Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, angkat bicara terkait usulan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar (Cak Imin), yang mengusulkan agar pemilihan kepala daerah tidak lagi dilakukan secara langsung.

Dalam usulannya, Cak Imin menginginkan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat.

Dasco mengatakan bahwa wacana tersebut merupakan bagian dari proses pengkajian sistem demokrasi di Indonesia, yang saat ini tengah dilakukan oleh masing-masing partai politik.

"Simulasi-simulasi tentang pemilu maupun pilkada sudah dilakukan oleh masing-masing partai. Nantinya, hasil dari kajian tersebut akan dipaparkan dan dibahas bersama," ujar Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/7/2025).

Ia menegaskan bahwa aturan tentang mekanisme pemilu dan pilkada tetap akan dibahas secara komprehensif antara pemerintah dan DPR sebelum diambil keputusan.

"Semua keputusan akan dibuat bersama berdasarkan ketentuan dan aturan yang ada. Gerindra tentunya juga akan menyampaikan hasil kajian partai kami," tambahnya.

Sebelumnya, Cak Imin menjelaskan bahwa usulan perubahan sistem pemilihan kepala daerah ini merupakan hasil kajian internal partai serta merujuk pada hasil beberapa forum Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama (Munas NU).

Dua poin utama dari usulan tersebut adalah tingginya biaya politik dalam pilkada langsung, serta ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

"Seluruh kepala daerah habis biaya mahal untuk menjadi kepala daerah, yang kadang tidak rasional. Di sisi lain, mereka tetap bergantung penuh pada pemerintah pusat, belum sepenuhnya otonom," jelas Cak Imin di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Rabu (23/7/2025).

PKB, kata Cak Imin, mengusulkan dua pola baru. Pertama, gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dipilih langsung oleh pemerintah pusat.

Kedua, bupati atau wali kota tetap dipilih rakyat melalui mekanisme pemungutan suara di DPRD.

Usulan ini menimbulkan respons beragam dari sejumlah pihak.

Sebagian menganggap usulan ini berpotensi menghemat biaya politik dan memperkuat efektivitas pemerintahan, sementara pihak lainnya menilai sistem tersebut berpotensi mengurangi partisipasi rakyat dan bertentangan dengan semangat demokrasi langsung.

Ketua Komisi II DPR RI sebelumnya juga telah menyampaikan bahwa gagasan penunjukan gubernur oleh pemerintah pusat berpotensi inkonstitusional dan perlu kajian mendalam dari berbagai aspek, termasuk aspek hukum tata negara.

Meski demikian, proses diskusi lintas partai dan lembaga terus berjalan.

Pemerintah dan DPR diharapkan dapat merumuskan mekanisme terbaik yang tetap menjaga prinsip demokrasi sekaligus menjawab tantangan pelaksanaan pilkada yang lebih efisien dan akuntabel.*

(d/a008)