Polri Temukan Produsen Besar Diduga Terlibat Kasus Beras Oplosan

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap perkembangan terkini terkait pengusutan kasus beras oplosan yang meresahkan masyarakat. Dalam keterangannya kepada wartawan, Jenderal Sigit menyebut adanya dugaan keterlibatan sejumlah produsen besar dalam praktik kecurangan mutu beras ini.

"Artinya posisinya berada di bawah standar terkait dengan regulasi yang ditentukan, baik itu beras dalam kemasan premium maupun medium," ujar Kapolri dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (29/7/2025).

Investigasi bersama antara Polri dan Kementerian Pertanian (Kementan) yang dilakukan sejak 26 Juni 2025 menemukan indikasi kuat adanya penyimpangan oleh sejumlah merek. Dari 232 sampel beras yang diambil dari 10 provinsi, 189 merek dinyatakan tidak sesuai dengan standar mutu beras yang berlaku.

Baca Juga:

• Polda Riau Bekuk Pelaku Beras Oplosan 9,7 Ton, Kejati Tegaskan Ancaman Hukuman Maksimal
• Disperindag Simalungun Temukan Beras Medium Dikemas Ulang Jadi Premium di Tiga Pasar

Menurut Jenderal Sigit, hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa beras-beras tersebut tidak memenuhi kategori premium maupun medium sebagaimana tercantum di label kemasan. Hal ini menunjukkan adanya unsur penipuan terhadap konsumen.

Polri memastikan akan menindak tegas seluruh pihak yang terbukti terlibat dalam praktik pengoplosan beras. Penyelidikan akan dilakukan secara menyeluruh, termasuk mengusut rantai distribusi dan kemungkinan keterlibatan korporasi besar di balik kasus ini.

Baca Juga:

• Sidak Kilang Beras di Sumut: KPPU Temukan Kemasan Tanpa Label Kualitas dan Krisis Pasokan Gabah
• Perum Bulog Pastikan Beras Oplosan 9 Ton di Pekanbaru Bukan Beras SPHP

"Kasus ini menyangkut hajat hidup masyarakat. Kami akan dalami seluruh aktor yang terlibat, termasuk jalur distribusi dan pelaku industri besar," tegas Sigit.

Polri bersama Kementan juga mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati saat membeli beras dalam kemasan. Pemerintah akan segera mengumumkan daftar merek yang terbukti bermasalah untuk mencegah kerugian lebih lanjut di tingkat konsumen.*

(j006)