Qodari Ungkap Alasan Prabowo Perketat Pengawasan Ekspor Komoditas Strategis
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
MEDAN — Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah I Medan, Ridho Pamungkas, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) di empat kilang beras di wilayah Sumatera Utara (Sumut).
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas isu beras oplosan yang sempat mencuat beberapa waktu lalu, sekaligus bagian dari pengawasan sektor pangan pada semester I tahun 2025.
Sidak pertama dilakukan di kilang beras yang berada di Deli Serdang dan Kawasan Industri Medan (KIM), yang sebelumnya diisukan memproduksi beras oplosan dengan merek Elephas Maximus dan Ramos Slyp.
Selain itu, sidak juga dilakukan di dua kilang lain yakni Bintang Jaya dan Padi Horas, bekerja sama dengan Satgas Pangan Polda Sumut.
"Kami sudah dua kali melakukan sidak, dan dari kilang Bintang Jaya terdapat beberapa temuan, di antaranya kemasan beras premium yang tidak mencantumkan kualitas produk, alamat produsen, maupun tanggal produksi," jelas Ridho dalam paparan kinerja KPPU Kanwil I Medan, Selasa (29/7/2025).
Ridho menegaskan bahwa temuan tersebut berkaitan erat dengan perlindungan konsumen, di mana transparansi informasi pada kemasan menjadi hal yang penting.
Selain itu, terkait pasokan gabah, para pelaku usaha mengaku mengalami kesulitan mendapatkan bahan baku, meskipun diperkirakan masa panen akan mulai pada pertengahan Agustus.
"Penurunan produksi beras di lapangan berdampak pada persaingan memperoleh gabah yang menyebabkan kenaikan harga. Saat ini harga gabah di Sumut mencapai Rp8.200 per kilogram, sementara dari Aceh harga mencapai Rp8.400 hingga Rp8.600 per kilogram," ujarnya.
Ridho menambahkan, kenaikan harga gabah ini berdampak pada kesulitan kilang dalam menyesuaikan harga eceran tertinggi (HET) beras di pasaran.
Hal ini diperparah oleh kenaikan harga pembelian beras oleh Bulog yang telah mencapai Rp6.500 per kilogram, sehingga memicu kenaikan harga di atas angka tersebut karena pelaku swasta harus menjaga pembelian agar tetap kompetitif.
Selain pengawasan pada sektor pangan, Ridho juga memaparkan kinerja KPPU Kanwil I Medan yang meliputi tiga kajian utama, yakni sektor pangan, ekonomi digital, dan program asta cita yang mencakup Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih.
Di sisi advokasi, KPPU juga menggarap kemitraan sektor perkebunan dan persaingan usaha sektor logistik.*
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
ANYER Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak akan mampu menangani seluruh penghitungan kerugian n
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh tinggal diam terkait penahanan sejumlah
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kesiapan dana bantuan tahap lanjutan senilai lebih dari Rp1 triliun untuk mempercepat pemu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan meluncurkan kebijakan baru yang menanggung penuh biaya pengobatan bagi warga yang menjadi korban kejahatan jala
PEMERINTAHAN
MEDAN Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat (SR) yang saat in
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 17.851 pekerja informal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memberikan penghargaan berupa bonus beasiswa senilai Rp10 juta kepada mahasiswa dengan
PENDIDIKAN
JAKARTA Delegasi Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI) atau Keuskupan Militer TNIPolri melakukan audiensi perdana ke Kedutaan Besar V
NASIONAL