LANGKAT - Ratusan tenaga honorer dari sektor kesehatan dan pendidikan kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Langkat, Rabu (30/7).
Mereka menuntut kejelasan status pekerjaan mereka menjelang batas akhir pendataan tenaga non-ASN yang akan berakhir pada September 2025.
Aksi ini melibatkan dua kelompok besar, yaitu Aliansi R4 yang beranggotakan tenaga kesehatan dan Aliansi R3 yang terdiri dari guru honorer. Kedua aliansi ini diterima langsung oleh Ketua DPRD Langkat Sribana Perangin Angin, Wakil Ketua Antoni Ginting, dan Ketua Komisi II Sedarita Ginting.
Baca Juga:
Juru bicara Aliansi R4, Muliana Sitepu, menyampaikan harapan agar tenaga kesehatan tetap dapat bekerja melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu agar tercatat secara resmi dalam sistem kepegawaian.
"Aspirasi ini kami sampaikan demi kelangsungan pekerjaan kami dan agar tetap terdata resmi menjelang penutupan pendataan non-ASN," ujar Muliana.
Baca Juga:
Sementara itu, Aliansi R3 mempertanyakan kejelasan skema PPPK Paruh Waktu untuk guru karena hingga kini belum ada ketentuan paruh waktu dalam jabatan fungsional guru.
Menanggapi hal tersebut, Plt Kepala BKD Langkat, Syafriansyah, menyatakan dasar hukum pengangkatan PPPK Paruh Waktu merujuk pada Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 16 Tahun 2025. Namun pihaknya belum menerima petunjuk teknis dari pemerintah pusat.
"Pengadaan PPPK Paruh Waktu dilakukan berdasarkan hasil seleksi ASN Tahun Anggaran 2024 dan disesuaikan dengan hasil analisa jabatan dan beban kerja," jelas Syafriansyah.
Wakil Ketua DPRD Langkat, Antoni Ginting, meminta BKD segera berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Setdakab Langkat untuk mempercepat pemetaan kebutuhan ASN dan berjanji akan mendampingi perjuangan tenaga honorer ke Kementerian PAN-RB.
Ketua DPRD Langkat, Sribana Perangin Angin, juga menyatakan DPRD siap menjadi jembatan komunikasi antara tenaga honorer dengan pemerintah pusat.
"Kami memahami keresahan ini dan akan mengawal semaksimal mungkin agar aspirasi para honorer bisa diwujudkan dalam kebijakan yang nyata," kata Sribana.
Kedua aliansi berharap aspirasi mereka segera mendapat respons positif dari pemerintah, mengingat banyak dari mereka sudah puluhan tahun mengabdi tanpa kejelasan status kepegawaian.*
JAKARTA Banyak orang mengira bahwa sensasi kulit terasa kencang atau seperti tertarik setelah mencuci wajah adalah tanda bahwa wajah telah
Kesehatan
BANDUNG Laga uji coba internasional antara Persib Bandung melawan Western Sydney Wanderers FC berakhir imbang tanpa gol di babak pertama.
Olahraga
JAKARTA Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota
Nasional
TANGSEL Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Prof Taruna Ikrar, menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas semua pelanggar
Kesehatan
JAWA BARAT Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, secara tegas membantah tudingan bahwa dirinya memiliki dan mendanai buzzer untuk membentuk o
Politik
DELI SERDANG Seorang siswi Sekolah Dasar, Melati Simarmata (10), ditemukan meninggal dunia setelah terseret arus saluran irigasi di Dusun
Peristiwa
MEDAN Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan di bawah naungan Kanwil Ditjenpas Sumut membebaskan dua warga binaan yang memperoleh amne
Nasional
TOBA Setelah berbulanbulan dilanda kemarau panjang, harapan akan datangnya hujan kini mulai tumbuh di kalangan warga Kabupaten Toba, khus
Pertanian Agribisnis
BALI Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, secara resmi merangkap jabatan sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) dalam struktur
Politik
JAKARTA Mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi Sapto Pribowo, resmi diangkat sebagai Komisaris PT Transportasi
Berita
