AMTARA Geruduk KLHK, Tuntut Hentikan Perampasan Tanah Adat Tabagsel

"Rakyat yang menjaga hutannya justru mendapat tekanan. Pemerintah harus hadir secara adil, bukan berpihak kepada kepentingan korporasi," ujar Benny.

Salah satu perusahaan yang menjadi sorotan dalam aksi ini adalah PT Toba Pulp Lestari (TPL).

AMTARA menilai ekspansi perusahaan tersebut telah berdampak buruk pada ekosistem hutan adat serta mengancam ruang hidup masyarakat setempat.

Wilayah-wilayah seperti Tapanuli Selatan dan Padang Lawas Utara disebut mengalami deforestasi dan pencemaran, serta munculnya konflik horizontal antara masyarakat adat dan aparat keamanan perusahaan.

"Hutan itu bukan sekadar lahan industri. Itu ruang hidup kami," seru salah satu orator aksi.

Merespons aksi tersebut, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri KLHK, Krisdianto, S.Hut., M.Sc., Ph.D, menyampaikan bahwa laporan dari mahasiswa AMTARA akan menjadi perhatian kementerian.

"Kami menyambut baik masukan dari teman-teman mahasiswa dan akan menurunkan tim investigasi ke lapangan," ujar Krisdianto.

KLHK berkomitmen untuk memastikan bahwa pengelolaan hutan dan konsesi dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap menjaga keadilan bagi masyarakat lokal.

"Jika ada pelanggaran dalam proses perizinan maupun operasional, tentu akan kami tindak sesuai peraturan," tambahnya.

Aksi AMTARA ditutup dengan seruan agar negara hadir dan berpihak pada masyarakat adat, bukan hanya pada kepentingan investasi.

"Kami ingin negara menjadi pelindung, bukan penonton. Hutan kami bukan untuk dijual, tapi untuk diwariskan," pungkas Benny.

Aksi berlangsung tertib dan damai dengan pengawalan dari aparat keamanan.