Hasto Dapat Amnesti dari Prabowo, KPK: Status Hukumnya Belum Inkrah

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya angkat bicara terkait rencana pemberian amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang telah disetujui oleh DPR RI atas usulan Presiden Prabowo Subianto.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pihaknya masih akan mempelajari informasi tersebut secara menyeluruh, mengingat perkara hukum terhadap Hasto masih berlangsung dan belum berkekuatan hukum tetap.

"Kami pelajari terlebih dahulu informasi tersebut. Sementara proses hukumnya juga masih berjalan, termasuk proses pengajuan banding," ujar Budi kepada wartawan, Kamis (31/7/2025).

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa DPR telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap surat Presiden tertanggal 30 Juli 2025, yang berisi permintaan pemberian amnesti terhadap 1.116 orang terpidana, termasuk Hasto.

"Persetujuan atas surat Presiden tentang pemberian amnesti terhadap 1.116 orang, termasuk saudara Hasto Kristiyanto, telah diberikan," kata Dasco dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis malam.

Hasto Kristiyanto sebelumnya divonis 3,5 tahun penjara dalam perkara suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019–2024 untuk Harun Masiku. Meski demikian, ia dinyatakan tidak terbukti melakukan perintangan penyidikan, seperti yang dituduhkan oleh jaksa KPK.

Amnesti adalah bentuk pengampunan umum yang diberikan oleh negara untuk menghapus akibat hukum dari suatu tindak pidana tertentu. Berbeda dengan grasi yang bersifat individu, amnesti dapat diberikan kepada kelompok pelaku atau berdasarkan konteks tertentu, dan harus disetujui oleh DPR.

Dengan adanya keputusan politik terkait amnesti ini, maka kelanjutan proses hukum terhadap Hasto kini menunggu langkah selanjutnya dari Presiden dan pihak-pihak terkait.*

(oz/j006)