Bupati Karo Dukung Tim Paduan Suara GBKP Tampil di Panggung Internasional
KABANJAHE Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes, menerima audiensi Tim Paduan Suara binaan Unit Pengem
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA - Steering Committee (SC) Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) 2025 resmi menetapkan mekanisme pencalonan Ketua Umum dalam rapat yang digelar di Hall Dewan Pers, Senin (4/8/2025).
Salah satu syarat penting: bakal calon wajib mendapat dukungan dari minimal 20 persen PWI Provinsi atau sekitar delapan provinsi agar dapat mendaftar sebagai calon Ketua Umum.
.jpeg)
Ketua SC, Zulkifli Gani Ottoh, menyampaikan bahwa proses pendaftaran dibuka secara gratis, tanpa dipungut biaya. "Kita ingin memastikan bahwa proses pencalonan benar-benar terbuka dan adil untuk semua kader PWI dari seluruh Indonesia," ujarnya.
Tim Penjaringan Dibentuk, Dukungan OC Solid
Sebagai bagian dari proses seleksi, dibentuk pula Tim Penjaringan Calon Ketua Umum yang terdiri dari tujuh anggota SC dan tiga anggota OC:
Ketua OC: Marthen Selamet Susanto
Wakil Ketua OC: Raja Parlindungan Pane
Sekretaris OC: TB. Adhi
Wakil Ketua OC, Raja Parlindungan Pane menyambut baik keputusan ini dan menyebutnya sebagai keputusan solid demi kelancaran kongres.
Rapat SC dihadiri oleh tujuh anggota, termasuk dua pengganti yakni Zulkifli Gani Ottoh, Totok Suryanto, Dwikora Putra, Zacky Anthony, Lutfi L. Hakim, Marah Sakti Siregar, dan Diapari Sibatangkayu.
Isu PWI Banten Disepakati Jalan Tengah
Dalam rapat itu juga, SC menyelesaikan isu terkait keikutsertaan dua kubu PWI Banten. Kedua kubu, hasil Konferprov dan Konferensi Luar Biasa, dinyatakan sah sebagai peserta Kongres PWI 2025, dan masing-masing diberi satu suara dari total tiga suara Banten.
"Kita utamakan semangat persatuan. Maka, dua suara untuk dua kubu ini adalah solusi adil," ujar Zulkifli.
DPT Gunakan Data Kongres PWI Bandung 2023
Untuk Daftar Pemilih Tetap (DPT), SC memutuskan menggunakan data yang sama seperti Kongres PWI sebelumnya di Bandung, September 2023. Keputusan ini juga merupakan hasil aspirasi dari dua Ketua Umum PWI yang tengah berjalan.
Masa Bakti 2025–2030: Pemulihan Normalitas Organisasi
Masa bakti kepengurusan hasil Kongres PWI 2025 akan berlaku selama lima tahun penuh, dari 2025 hingga 2030. Hal ini bertujuan untuk memulihkan stabilitas organisasi, setelah kepengurusan hasil Kongres 2023 dinilai tidak berjalan dengan baik dan memicu dualisme.
Kongres Digelar di Cikarang, Persiapan Sudah 70 Persen
OC melaporkan bahwa persiapan teknis kongres telah mencapai 70 persen. Kongres PWI 2025 dijadwalkan berlangsung pada 29–30 Agustus 2025, bertempat di BPPTIK Komdigi, Cikarang, Kabupaten Bekasi.
"Undangan resmi untuk seluruh peserta akan dikirimkan mulai besok," tutup Zulkifli.*
KABANJAHE Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes, menerima audiensi Tim Paduan Suara binaan Unit Pengem
SENI DAN BUDAYA
BINJAI Pemerintah Kota Binjai menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan secara bertahap. Kepala Dinas Peker
PEMERINTAHAN
MEDAN Pada malam ke7 Ramadan 1447 H, Ustad Dr. Awaludin, M. Pd memberikan tausyiah singkat tentang kiat meraih kebahagiaan hidup di Mes
AGAMA
JAKARTA Sebanyak 1.000 unit kendaraan niaga asal India untuk operasional logistik Koperasi Merah Putih dilaporkan telah tiba di Indonesi
EKONOMI
MEDAN Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara, Rudi Alfahri Rangkuti, menyoroti lonjakan harga daging ayam di sejumlah pasar tradisional di
EKONOMI
TAPANULI SELATAN Anggaran sebesar Rp 428 juta untuk pelatihan bakal calon kepala sekolah (BCKS) Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Tapa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menahan tiga mantan pejabat Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Belawan atas dugaan korupsi retribus
HUKUM DAN KRIMINAL
JEMBRANA, BALI Dugaan perambahan hutan tanpa izin kembali mencuat di kawasan Hutan Pendem, Kabupaten Jembrana. Aktivitas pembukaan lahan
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya menjaga keamanan dan reputasi Pulau Dewata sebagai destinasi wisata dunia. Dal
PEMERINTAHAN
DENPASAR Gubernur Bali Wayan Koster mendukung penuh inisiatif Kejaksaan Tinggi Bali dalam memastikan pemenuhan hak administrasi kependud
PEMERINTAHAN