Cetak SDM Unggul di Sektor Energi, PHSS Bekali 12 Pemuda Kaltim Sertifikasi Operator K3 Migas
BALIKPAPAN Memasuki dunia kerja di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) tak lagi cukup dengan mengandalkan ijazah sekolah atau pergur
EKONOMI
DENPASAR – Dalam upaya memperkuat ketertiban administrasi kependudukan dan menjaga stabilitas keamanan lingkungan, Kelurahan Sumerta melaksanakan kegiatan Penertiban Administrasi Penduduk Non-Permanen di wilayah Banjar Buaji Sari, Kecamatan Denpasar Timur, pada Senin malam (4/8/2025).
Kegiatan yang dimulai pukul 20.00 WITA ini dipimpin langsung oleh Lurah Sumerta, I Wayan Eka Apriana, SST.Par, dan melibatkan unsur keamanan seperti Bhabinkamtibmas Aipda I Wayan Edy Aryawan, S.H., Pecalang, Linmas, serta Kepala Lingkungan Banjar Buaji Sari.
Sasar Rumah Kos dan Kontrakan di Jalan Akasia XVI
Penertiban difokuskan pada rumah kos dan kontrakan di sepanjang Jalan Akasia XVI, menyasar penduduk pendatang non-permanen yang belum melapor ke desa/kelurahan dan tidak membawa identitas diri.
Penduduk yang ditemukan langsung didata dan diberikan imbauan untuk segera mengurus Surat Tanda Lapor Diri (STLD), serta turut menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan tempat tinggal mereka.
Hasil Pendataan: 26 Pendatang, 18 dari Luar Bali
Dari hasil kegiatan tersebut, 26 orang penduduk non-permanen berhasil terdata, dengan rincian sebagai berikut:
8 orang pendatang dari wilayah Bali/lokal (3 laki-laki, 5 perempuan)
18 orang pendatang dari luar Bali (10 laki-laki, 8 perempuan)
Dukungan Kapolsek Dentim
Kapolsek Denpasar Timur, Kompol I Ketut Tomiyasa, S.H., M.H., menyambut baik inisiatif Kelurahan Sumerta dalam melakukan penertiban administrasi tersebut.
"Kami mendukung penuh langkah ini. Penertiban penduduk seperti ini penting untuk mencegah potensi gangguan kamtibmas dari individu yang tidak terdata. Kehadiran Bhabinkamtibmas sebagai pendamping juga menunjukkan komitmen Polri dalam mendukung program pemerintahan setempat," ujarnya.
BALIKPAPAN Memasuki dunia kerja di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) tak lagi cukup dengan mengandalkan ijazah sekolah atau pergur
EKONOMI
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) tengah diguncang isu keterlibatan ribuan pegawainya dalam aktivitas judi online. Menteri Sosial Sa
NASIONAL
JAKARTA Kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji periode 20222024 mulai bergulir di persidangan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution melepas 1.179 anggota Pramuka Sumatera Utara yang akan mengikuti Jambore Nasional (Jamnas)
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah memiliki kesepahaman untuk menempatkan pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro. Kebijakan tersebut
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas angkat bicara mengenai pencopotan Camat Medan Timur, Fernanda, yang diduga melakukan penyalahgunaan wewe
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago mengatakan kebijakan mutasi terhadap Kapolda dan
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono dijadwalkan mengunjungi Kejaksaan Agung pada Selasa, 11 Agustus 2026. Kunjungan terse
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tetap mengembangkan kasus dugaan korupsi importasi barang di Direktorat Jenderal B
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas, didakwa menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp622.090.207.166,41 atau sek
HUKUM DAN KRIMINAL