"Kami tidak akan menoleransi pelanggaran. Siapa pun yang bersalah akan diproses dan dihukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya.
Ia mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum dan menghindari penyebaran informasi yang tidak utuh atau menyesatkan.
Baca Juga:
Harapan untuk Menjaga Kehormatan dan Keutuhan NKRI
Dandim Letkol Kav Kurnia juga menegaskan bahwa kehormatan prajurit dan satuan TNI adalah harga mati. Ia mengajak keluarga almarhum dan seluruh masyarakat untuk bersama menjaga keutuhan NKRI dengan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan keadilan.
Baca Juga:
"Dengan kebesaran hati, mari kita jaga kehormatan ini bersama. Penegakan hukum tetap dijalankan, namun jangan biarkan narasi-narasi yang tidak utuh mencederai perjuangan bersama," tutupnya.*
MEDAN Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara (Sumut) mencatat kemajuan signifikan dalam proses penyaluran bantuan pangan berupa beras
Ekonomi
JAKARTA Polisi masih mendalami dugaan pencabulan yang melibatkan Ketua Rukun Tetangga (RT) terhadap seorang anak berusia 12 tahun berini
Hukum dan Kriminal
PEMATANGSIANTAR Dalam suasana yang penuh khidmat dan semangat nasionalisme, pelantikan Pengurus Cabang Keluarga Besar 0216 Forum Komunik
Komunitas
JAKARTA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan telah menyelesaikan proses analisis terhadap 122 juta rekenin
Ekonomi
ASAHAN Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan, Adrea Retha Zulhelfi, resmi dicopot dari jabatannya. Langkah ini diambil menyus
Hukum dan Kriminal
BANGKOK Dua warga negara Malaysia, Ong Yik Leong (26) dan Gan Xiao Zhen (27), menjadi korban pembakaran yang terjadi di area pusat perbe
Internasional
PATI Bupati Pati, Sudewo, akhirnya memutuskan untuk membatalkan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) y
Pemerintahan
Berita
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa keselamat
Nasional
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, secara resmi mengajukan uji materi terhadap Pasal 21 UndangUndang Pemberant
Hukum dan Kriminal