Renovasi Sekolah Rakyat Tapsel Diduga Jadi Ajang Korupsi

TAPSEL - Proyek renovasi Sekolah Rakyat Tahap I C Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) yang berlokasi di Balai Latihan Kerja (BLK Tapsel), Kelurahan Lembah Lubuk Manik, Kecamatan Padang Sidimpuan Hutaimbaru, Kota Padang Sidimpuan, menuai sorotan. Pekerjaan yang bernilai miliaran rupiah ini disinyalir menjadi ajang korupsi.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Waktu Indonesia Bergerak (LSM WIB) Tapanuli Selatan, Burhanuddin Hutasuhut, mengungkapkan adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh pihak kontraktor. Menurutnya, pelaksanaan pekerjaan terkesan asal-asalan demi meraup keuntungan besar tanpa memikirkan kualitas maupun kuantitas hasil renovasi.

"Saat kami melakukan investigasi beberapa hari ini ke lokasi, banyak menemukan kejanggalan dan penyimpangan dalam pekerjaan, mulai dari pemasangan papan nama informasi publik yang baru dipasang setelah pekerjaan berjalan kurang lebih 10 hari, asbes triplek yang sudah rapuh hanya dicat kembali, dan lainnya," ungkap Burhanuddin.

Burhanuddin menambahkan, proyek rehabilitasi ini dibiayai oleh Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Prasarana Strategis. Terdapat lima titik renovasi yang masing-masing dikerjakan oleh lima kontraktor dengan pagu anggaran lebih dari Rp300 juta per titik.

"Kalau hanya untuk pengecatan dan ganti seng saja, satu titik tidak memerlukan anggaran fantastis seperti itu," tambahnya.

Sementara itu, pengawas lapangan dari pihak kontraktor, Simatupang, membenarkan keterlambatan pemasangan papan informasi.

"Benar, papan informasi terlambat karena ada kesalahan di Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan sedang dalam proses perbaikan. Untuk yang lain, tunggu saja bos dari Medan," ujarnya singkat.

Pemerhati pembangunan dan kebijakan pemerintah, Ali Yusron Dongoran, turut menyayangkan adanya dugaan penyimpangan ini.

"Seperti kita ketahui, program Sekolah Rakyat ini merupakan program Presiden Prabowo. Sangat disayangkan jika masih ada kontraktor nakal yang berani memainkan anggaran pada program presiden," ucapnya.

Burhanuddin memastikan pihaknya akan terus mengawal proses renovasi tersebut.

"Kami dari LSM WIB akan terus melakukan investigasi serta mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan. Nantinya biar aparat penegak hukum saja yang melakukan audit dan memperkirakan kerugian negara," tutupnya.*