JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan korupsi terkait pembagian kuota haji tahun 2024, yang ditaksir menyebabkan kerugian negara lebih dari Rp 1 triliun. Kasus ini kini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, pada Senin (11/8/2025). Menurutnya, kerugian negara timbul akibat perubahan proporsi pembagian kuota antara haji reguler dan haji khusus yang tidak sesuai ketentuan.
"Hitungan awal, dugaan kerugian negaranya lebih dari Rp 1 triliun," ujar Budi kepada wartawan.
Baca Juga:
Kuota Tambahan yang Dipertanyakan
Baca Juga:
Kasus ini bermula dari kuota tambahan 20.000 jemaah haji yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia pada 2023, usai pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan otoritas Saudi.
Namun, pembagian kuota tersebut berubah dari ketentuan semestinya, yakni 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Yang terjadi justru dibagi rata 50-50, sehingga membuka peluang aliran dana negara mengalir ke agen travel swasta yang mengelola haji khusus.
"Dana haji yang seharusnya menjadi bagian keuangan negara, justru mengalir ke pihak swasta," jelas Budi.
Menurut KPK, skema itu membuat dana masuk ke agen-agen penyelenggara haji khusus, padahal awalnya seluruh dana masuk ke Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dengan adanya "pergeseran" itu, negara pun kehilangan potensi penerimaan.
Sudah Masuk Penyidikan, Belum Ada Tersangka
TOBA Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menurunkan 1.110 personel gabungan untuk memastikan keamanan penuh selama pelaksanaa
Nasional
KISARAN Kabupaten Asahan kembali mencatat sejarah emas di panggung olahraga internasional. Dalam ajang The 3rd International Indonesia P
Olahraga
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akhirnya buka suara terkait video viral yang menunjukkan Wakil Pr
Nasional
JAKARTA Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Megawati Soekarnoputri, kembali menegaskan pentingnya mengamalka
Nasional
PATI Meski Bupati Pati, Sudewo, telah resmi membatalkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar 250 pe
Nasional
MEDAN Tim penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Pidsus Kejati Sumut) melakukan penggeledahan di dua lokasi berb
Nasional
MEDAN Rumah Sakit (RS) Adam Malik dipercaya memberikan layanan kesehatan untuk even berskala internasional, turnamen sepakbola Piala Kemer
Kesehatan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan segera menjadwalkan ulang pemanggilan mantan anggota Badan Pemeriksa Keuangan
Nasional
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan, Sumatera Utara, terus menggencarkan sweeping imunisasi di seluruh kecamatan dalam rangka menyuksesk
Kesehatan
JAKARTA Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, resmi menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya pada S
Nasional
