Motor Hilang Beruntun di Lapangan Merdeka, Rico Waas Janji Evaluasi Sistem Parkir dan Keamanan
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memastikan Pemerintah Kota (Pemkot) Medan akan melakukan evaluasi terhadap sistem pengelo
PEMERINTAHAN
PADANG SIDIMPUAN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memperluas penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Hari ini, Rabu (13/8/2025), KPK memeriksa Wali Kota Padangsidimpuan, Letnan Dalimunthe, sebagai saksi dalam perkara tersebut.
Pemeriksaan dilakukan di Kantor KPPN Padangsidimpuan, Jalan Kenanga, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan.
"Pemeriksaan ini terkait dugaan suap dalam proyek pembangunan jalan di wilayah Sumatera Utara," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada awak media.
Selain Letnan Dalimunthe, 17 saksi lain juga dipanggil penyidik KPK. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari mantan kepala daerah, pejabat dinas pekerjaan umum, pihak swasta, hingga pegawai negeri sipil.
Daftar Nama Saksi yang Diperiksa:
Irsan Efendi Nasution (Mantan Wali Kota Padangsidimpuan)
Taufik Hidayat Lubis (Komisaris PT Dalihan Natolu Grup/DNG)
Mariam (Bendahara PT DNG)
Anggi Harahap (Pegawai PT DNG)
Rinaldi Lubis alias Aldi (Direktur PT Taufik Prima Duta Putra)
Siti Humairo Hasibuan (Kabag PBJ Pemko Padangsidimpuan)
Muhammad Harris alias Acong (Bendahara Dinas PUTR Kota Padangsidimpuan)
Sandi (Staf Bidang Bina Marga)
Leman (Karyawan PT DNG)
Zulkifli Lubis alias Mamak Utom (PNS)
Addi Mawardi Harahap (PNS)
Ikhsan Harahap (Kabid/PPK Dinas PUPR Padang Lawas Utara)
Hendrik Gunawan Harahap (Plt Kepala PUTR Padang Lawas Utara)
Asnawi Harahap (Kabag PBJ Padang Lawas Utara)
Ramlan (Kadis PUPR Padang Lawas Utara 2021–2024)
Fachri Ananda Harahap (Kadis PUPR Tapanuli Selatan)
Oskar Hendra Daulay (Kabid Bina Marga II Dinas PUPR Tapanuli Selatan)
Latar Belakang Kasus
Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Juni 2025. Dalam operasi tersebut, lima orang ditetapkan sebagai tersangka:
Topan Ginting (Kepala Dinas PUPR Sumut)
Rasuli Efendi Siregar (Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut)
Heliyanto (PPK Satker PJN Wilayah I Sumut)
M. Akhirun Pilang (Dirut PT DNG)
M. Rayhan Dulasmi Pilang (Direktur PT RN)
Menurut KPK, Topan Ginting diduga mengatur pemenang lelang proyek jalan dengan nilai kontrak mencapai Rp231,8 miliar. Sebagai imbalan, ia dijanjikan fee sebesar Rp8 miliar dari pihak swasta.
"Pemeriksaan hari ini bertujuan menelusuri aliran dana, hubungan antar pihak, dan peran masing-masing dalam dugaan korupsi proyek jalan tersebut," ungkap Budi Prasetyo.
KPK menegaskan, pengusutan kasus ini akan terus diperluas, termasuk kemungkinan keterlibatan pejabat lain yang belum disebutkan sebelumnya.*
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memastikan Pemerintah Kota (Pemkot) Medan akan melakukan evaluasi terhadap sistem pengelo
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih memburu Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby dan Sekretaris Daerah (Sekda
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Sebuah obrolan santai di warung kopi tanpa agenda khusus ternyata melahirkan organisasi sosial yang kini aktif melestarikan a
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak seluruh pemerintah daerah di Indonesia menjadikan pelestarian lingkungan sebagai
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak seluruh elemen masyarakat dan jajaran pemerintahan memperkuat sinergi dalam memb
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Afif Nasution memastikan seluruh kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Sumut yan
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution resmi meluncurkan Berkah APP, aplikasi digital yang dirancang untuk m
PEMERINTAHAN
JAKARTA Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan kerugian negara dalam p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, didug
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus dugaan intimidasi yang dialami dr. Eliza Princi
NASIONAL