LANGKAT - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Langkat meluruskan informasi yang beredar di sejumlah media terkait status Kabupaten Langkat yang disebut sebagai wilayah termiskin di Sumatera Utara.
Baca Juga:
Faktanya, berdasarkan data resmi BPS tahun 2024, Langkat berada di peringkat ke-11 dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara dengan persentase penduduk miskin sebesar 9,04%.
Hal ini ditegaskan oleh Kepala BPS Langkat, Muhammad Ervin Sugiar, SST, M.Si, dalam keterangan resmi, Senin (12/8).
Baca Juga:
"Ada sekitar kurang lebih 96.500 masyarakat yang tergolong miskin di Langkat," jelas Ervin.
"Namun, posisi Langkat jelas bukan yang tertinggi, dan bahkan menunjukkan tren penurunan dalam lima tahun terakhir."
Tren Penurunan Angka Kemiskinan di Langkat
Data BPS menunjukkan angka kemiskinan di Langkat terus menurun dalam lima tahun terakhir:
2019: 9,91%
2020: 9,73%
2021: 10,12%
2022: 9,49%
2023: 9,23%
2024: 9,04%
Menurut BPS, penduduk miskin didefinisikan sebagai mereka yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, yaitu pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan.
"Penurunan ini menunjukkan bahwa program pengentasan kemiskinan berjalan progresif meskipun dihadapkan pada tantangan ekonomi global," ujar Ervin.
Bandingkan dengan Daerah Lain di Sumut
Dalam grafik BPS Sumut, lima kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi pada 2024 adalah:
Nias Barat (22,68%)
Nias Utara
Nias Selatan
Nias
Kota Gunung Sitoli
Sementara, tingkat kemiskinan terendah dicatat oleh Kabupaten Deli Serdang (3,44%).
Dengan angka 9,04%, Langkat sedikit di atas rata-rata kemiskinan provinsi (7,99%), dan hampir sama dengan rata-rata nasional (9,03%).
Komitmen Pemkab Langkat
Bupati Langkat, H. Syah Afandin, SH, menegaskan komitmennya untuk terus menekan angka kemiskinan melalui program-program nyata yang menyentuh masyarakat bawah.
"Kita terus berproses. Berbagai upaya kita lakukan untuk menurunkan angka kemiskinan. Bantu saya untuk bersama menuntaskan ini," ungkapnya.
Program yang akan terus dilanjutkan antara lain:
Pemberdayaan ekonomi masyarakat
Penciptaan lapangan kerja
Penguatan sektor produktif masyarakat
Penutup: Data Jadi Rujukan Utama
BPS mengimbau agar semua pihak merujuk pada data resmi sebelum menyampaikan informasi kepada publik, terutama yang menyangkut reputasi daerah.*
NTB Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kini memasuki fase kritis musim kemarau dengan status awas kekeringan yang meluas di 11 kecamatan,
Nasional
JAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya secara resmi menetapkan Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, sebagai tersangka dalam kasus
Hukum dan Kriminal
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menggelar upacara peringatan Hari Lahir Kejaksaan RI ke80 di Lapangan Lanud Soewondo
Nasional
JAKARTA PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) menargetkan seluruh gerbang tol dalam kota yang mengalami kerusakan akibat aksi demonstrasi aka
Nasional
JAKARTA Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menyampaikan kabar duka atas wafatnya diplomat Indonesia, Zetro Leonardo Purba (40), yang tewas d
Nasional
BATU BARA Dalam rangka meningkatkan sinergitas antarinstansi, Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Labuhan Ruku, Soetopo Beru
Kesehatan
JAKARTA Kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyampaikan keluhan langsung kepada Presiden Pra
Nasional
JAKARTA Kabar gembira bagi pengguna dompet digital! Saldo DANA gratis senilai Rp178.000 dilaporkan masuk ke sejumlah akun pengguna hari in
Ekonomi
JAKARTA Pemerintah tengah menghimpun data kerusakan fasilitas umum dan infrastruktur yang terdampak akibat demonstrasi besarbesaran yang
Pemerintahan
JAKARTA Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, dikabarkan dijemput paksa oleh anggota kepolisian dari Polda Metro Jaya pada Senin
Berita