Dua Kali Mangkir Kasus HGB, KPK Ungkap Alasan Belum Cegah Menteri Nusron Wahid ke Luar Negeri
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menekankan bahwa sinergi dalam pengelolaan Satu Data antara Pemerintah Provinsi Sumut dan Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut merupakan sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar.
Hal ini dinilai penting guna mendukung pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih akurat dan terukur.
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Bobby saat menerima kunjungan Kepala BPS Sumut Asim Saputra di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41, Medan, Selasa (19/8/2025).
Pertemuan ini menjadi tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemprov Sumut dan BPS Sumut terkait Sinergi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan Statistik Sektoral.
"Pelaksanaan Satu Data Daerah merupakan langkah strategis untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini harus didukung oleh kolaborasi lintas perangkat daerah melalui standar data dan metadata yang seragam," ujar Bobby Nasution.
Ia menyampaikan, data yang valid dan terintegrasi merupakan fondasi utama dalam perencanaan pembangunan daerah.
Dengan dukungan data yang kuat, kebijakan yang dirumuskan pemerintah akan lebih tepat sasaran, efektif, dan akuntabel.
Kepala BPS Sumut Asim Saputra dalam kesempatan itu menjelaskan bahwa pihaknya bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut selaku Walidata telah membangun sistem aplikasi Satu Data.
Platform ini akan menjadi pusat integrasi data lintas sektor, mulai dari data bantuan sosial, kesehatan, hingga infrastruktur.
"Kami segera menggelar pertemuan seluruh kepala BPS di Provinsi Sumut guna menyelaraskan langkah dan program terkait Satu Data. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seluruh data sektoral dapat disinkronkan dan dimanfaatkan secara optimal oleh semua pemangku kepentingan," jelas Asim.
Ia berharap melalui sinergi ini, ke depan Provinsi Sumatera Utara dapat menjadi percontohan dalam penerapan kebijakan Satu Data Indonesia di tingkat daerah.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, antara lain Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sumut Effendy Pohan, Plt Kepala Bappelitbang Sumut Dikky Anugerah, Kepala Dinas Kominfo Sumut Erwin Hotmansah Harahap, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut Poppy Marulita Hutagalung, serta jajaran pimpinan BPS Sumut.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai polemik mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibra
POLITIK
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra men
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut dua prajurit TNI aktif diduga masuk dalam konstruksi perkara korupsi dana siap pakai
NASIONAL
BINJAI Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Binjai membersihkan area blok hunian A dan B untuk menjaga kebersihan, kesehatan
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menargetkan revitalisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerj
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Utara (Sumut) bersama Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumut menggelar Operasi
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 21.119 pekerja re
PEMERINTAHAN
MEDAN Jadwal Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Utara (Sumut) 2026 berpotensi mundur satu hingga dua pekan dari rencana awal pad
OLAHRAGA
JAKARTA Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan penolakan terhadap wacana penghapusan unsur kerugian negara dalam tindak
POLITIK