Pemerintah Pastikan Anggaran Program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih Tidak Dipotong
JAKARTA Pemerintah memastikan bahwa programprogram unggulan, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, tidak akan
EKONOMI
MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menekankan bahwa sinergi dalam pengelolaan Satu Data antara Pemerintah Provinsi Sumut dan Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut merupakan sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar.
Hal ini dinilai penting guna mendukung pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih akurat dan terukur.
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Bobby saat menerima kunjungan Kepala BPS Sumut Asim Saputra di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41, Medan, Selasa (19/8/2025).
Pertemuan ini menjadi tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemprov Sumut dan BPS Sumut terkait Sinergi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan Statistik Sektoral.
"Pelaksanaan Satu Data Daerah merupakan langkah strategis untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini harus didukung oleh kolaborasi lintas perangkat daerah melalui standar data dan metadata yang seragam," ujar Bobby Nasution.
Ia menyampaikan, data yang valid dan terintegrasi merupakan fondasi utama dalam perencanaan pembangunan daerah.
Dengan dukungan data yang kuat, kebijakan yang dirumuskan pemerintah akan lebih tepat sasaran, efektif, dan akuntabel.
Kepala BPS Sumut Asim Saputra dalam kesempatan itu menjelaskan bahwa pihaknya bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut selaku Walidata telah membangun sistem aplikasi Satu Data.
Platform ini akan menjadi pusat integrasi data lintas sektor, mulai dari data bantuan sosial, kesehatan, hingga infrastruktur.
"Kami segera menggelar pertemuan seluruh kepala BPS di Provinsi Sumut guna menyelaraskan langkah dan program terkait Satu Data. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seluruh data sektoral dapat disinkronkan dan dimanfaatkan secara optimal oleh semua pemangku kepentingan," jelas Asim.
Ia berharap melalui sinergi ini, ke depan Provinsi Sumatera Utara dapat menjadi percontohan dalam penerapan kebijakan Satu Data Indonesia di tingkat daerah.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, antara lain Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sumut Effendy Pohan, Plt Kepala Bappelitbang Sumut Dikky Anugerah, Kepala Dinas Kominfo Sumut Erwin Hotmansah Harahap, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut Poppy Marulita Hutagalung, serta jajaran pimpinan BPS Sumut.
Dengan adanya kolaborasi yang erat antara Pemprov Sumut dan BPS, diharapkan program Satu Data dapat memperkuat pondasi tata kelola pemerintahan berbasis data, demi mewujudkan pembangunan Sumut yang inklusif dan berkelanjutan.*
JAKARTA Pemerintah memastikan bahwa programprogram unggulan, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, tidak akan
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akhirnya menetapkan tersangka terkait pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (T
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa meskipun gejolak ekonomi global akibat perang antara Amerika Serikat (AS) dan Israel denga
EKONOMI
JAKARTA Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan membagikan Makan Bergizi Gratis (MBG) besok, Selasa (17/3/2026), untuk mendukung pro
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan perumahan di Indonesia. Salah satu langka
NASIONAL
JAKARTA Selebritas Denada Tambunan tampak sangat emosional saat berbicara tentang hubungan dengan putrinya, Ressa Rizky Rosano, dalam se
ENTERTAINMENT
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengumumkan penundaan pengiriman pasukan perdamaian Board of Peace (BoP) ke Gaza,
NASIONAL
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa Indonesia akan tetap bertahan dalam Board of Peace (BoP) untuk m
NASIONAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk tidak menerima permohonan uji materi yang diajukan oleh Roy Suryo, Tifauzia Tyassuma, d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menegaskan bahwa negara harus memberikan contoh terlebih dahulu dalam menahan di
NASIONAL