LANGKAT - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Langkat meluruskan informasi yang beredar di sejumlah media terkait status Kabupaten Langkat yang disebut sebagai wilayah termiskin di Sumatera Utara.
Faktanya, berdasarkan data resmi BPS tahun 2024, Langkat berada di peringkat ke-11 dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara dengan persentase penduduk miskin sebesar 9,04%.
Hal ini ditegaskan oleh Kepala BPS Langkat, Muhammad Ervin Sugiar, SST, M.Si, dalam keterangan resmi, Senin (12/8).
"Ada sekitar kurang lebih 96.500 masyarakat yang tergolong miskin di Langkat," jelas Ervin.
"Namun, posisi Langkat jelas bukan yang tertinggi, dan bahkan menunjukkan tren penurunan dalam lima tahun terakhir."
Tren Penurunan Angka Kemiskinan di Langkat
Data BPS menunjukkan angka kemiskinan di Langkat terus menurun dalam lima tahun terakhir:
2019: 9,91%
2020: 9,73%
2021: 10,12%
2022: 9,49%
2023: 9,23%
2024: 9,04%
Menurut BPS, penduduk miskin didefinisikan sebagai mereka yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, yaitu pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan.
"Penurunan ini menunjukkan bahwa program pengentasan kemiskinan berjalan progresif meskipun dihadapkan pada tantangan ekonomi global," ujar Ervin.
Bandingkan dengan Daerah Lain di Sumut
Dalam grafik BPS Sumut, lima kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi pada 2024 adalah:
Nias Barat (22,68%)
Nias Utara
Nias Selatan
Nias
Kota Gunung Sitoli
Sementara, tingkat kemiskinan terendah dicatat oleh Kabupaten Deli Serdang (3,44%).
Dengan angka 9,04%, Langkat sedikit di atas rata-rata kemiskinan provinsi (7,99%), dan hampir sama dengan rata-rata nasional (9,03%).
Komitmen Pemkab Langkat
Bupati Langkat, H. Syah Afandin, SH, menegaskan komitmennya untuk terus menekan angka kemiskinan melalui program-program nyata yang menyentuh masyarakat bawah.
"Kita terus berproses. Berbagai upaya kita lakukan untuk menurunkan angka kemiskinan. Bantu saya untuk bersama menuntaskan ini," ungkapnya.
Program yang akan terus dilanjutkan antara lain:
Pemberdayaan ekonomi masyarakat
Penciptaan lapangan kerja
Penguatan sektor produktif masyarakat
Penutup: Data Jadi Rujukan Utama
BPS mengimbau agar semua pihak merujuk pada data resmi sebelum menyampaikan informasi kepada publik, terutama yang menyangkut reputasi daerah.*
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap bahwa kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjerat Wakil Menteri Imigrasi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi III DPR RI bersama pemerintah akan melanjutkan pembahasan Revisi UndangUndang (RUU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisia
NASIONAL
MEDAN Universitas Sumatera Utara (USU) membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk mengajukan banding terkait penetapan Uang Kuliah Tunggal
PENDIDIKAN
MEDAN Tim Nasional Vietnam untuk sementara di babak pertama unggul 20 melawan Myanmar dalam laga Piala AFF U19 tahun 2026 di Stadion Uta
OLAHRAGA
PEMATANGSIANTAR Dugaan praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di K
PEMERINTAHAN
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan putusan bebas terhadap Askani dan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan kondisi ekonomi dan fiskal Indonesia kepada lembaga pemeringkat internasional S&P
EKONOMI
JAKARTA Sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, kembali berlanjut di Pengadilan Militer II08 Jakarta. O
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali tertekan pada perdagangan Kamis (4/6/2026). IHSG ditutup melemah 101,28 poin atau 1,70
EKONOMI
JAKARTA Hasil survei terbaru Poltracking Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) men
NASIONAL
