Gibran Tak Duduk di Sebelah Prabowo saat Sidang Kabinet, Istana Buka Suara
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan posisi duduk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Sidang K
POLITIK
JAKARTA - Hasil survei terbaru Poltracking Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai 55,6 persen. Meski demikian, angka tersebut masih berada jauh di bawah tingkat popularitas program yang telah dikenal oleh mayoritas masyarakat Indonesia.
Peneliti Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi, mengungkapkan sebanyak 92,1 persen responden mengaku mengetahui program MBG yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Dari responden yang mengetahui program MBG, sebanyak 55,6 persen menyatakan puas terhadap pelaksanaannya," ujar Masduri dalam konferensi pers hasil survei, Kamis (4/6/2026).Baca Juga:
Sementara itu, sebanyak 41,2 persen responden mengaku kurang puas atau bahkan tidak puas terhadap pelaksanaan program tersebut.
Menurut Masduri, terdapat selisih yang cukup signifikan antara tingkat popularitas dan tingkat kepuasan publik terhadap program MBG. Hal ini menjadi catatan penting dalam evaluasi pelaksanaan program ke depan.
Poltracking juga menemukan bahwa dari responden yang mengetahui program MBG, sebanyak 57,9 persen mengaku anggota keluarganya telah menerima manfaat program tersebut. Sedangkan 39 persen lainnya menyatakan belum menerima manfaat MBG.
Lebih lanjut, survei tersebut juga mengukur pandangan masyarakat terkait keberlanjutan program. Hasilnya, sebanyak 51,9 persen responden menilai program MBG perlu dilanjutkan.
Di sisi lain, 35,3 persen responden berpendapat program tersebut tidak perlu diteruskan, sementara 12,8 persen lainnya belum menentukan sikap.
Terkait efektivitas penyaluran program, hasil survei menunjukkan adanya perbedaan pandangan yang cukup tipis di tengah masyarakat. Sebanyak 46,3 persen responden menilai program MBG belum tepat sasaran, sedangkan 45,3 persen menyebut program tersebut sudah tepat sasaran.
Survei Poltracking dilakukan pada 11 hingga 17 Mei 2026 dengan metode multistage random sampling. Sebanyak 1.220 responden yang memiliki hak pilih dan berusia di atas 17 tahun atau telah menikah diwawancarai secara langsung.
Poltracking menyebut survei ini memiliki margin of error sekitar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.
Hasil survei tersebut menjadi gambaran terbaru mengenai persepsi publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis yang saat ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia.*
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan posisi duduk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Sidang K
POLITIK
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) meminta pemerintah daerah di Aceh, Suma
NASIONAL
JAKARTA PT PLN (Persero) memastikan pasokan batu bara untuk operasional pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dalam kondisi aman. Kebutuh
EKONOMI
JAKARTA Timnas Indonesia bersiap menghadapi ASEAN Championship 2026, turnamen sepak bola paling bergengsi di kawasan Asia Tenggara. Pada
OLAHRAGA
JAKARTA Interpol Polri menangkap seorang warga negara Palestina bernama Abdul Karim Raed Miqdad, yang masuk dalam daftar buronan interna
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengeluarkan sejumlah rekomendasi kepada aparat penegak hukum, mulai dari Komisi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat telah melakukan 17 operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang periode Januari hingga Jul
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk tahun 2026 mengalami penyesuaian. Dari se
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan pesan Ketua Umum PDI Perjuangan sekaligus Presiden
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat akan meluncurkan motor listrik nasional sebagai bagian dari upaya pemerintah memperk
NASIONAL