KPK Bongkar Modus Anak Buah Silmy Karim Beli Rumah Pakai Emas Hasil Pemerasan WNA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap modus baru dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan izin tinggal warg
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA - Hasil survei terbaru Poltracking Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai 55,6 persen. Meski demikian, angka tersebut masih berada jauh di bawah tingkat popularitas program yang telah dikenal oleh mayoritas masyarakat Indonesia.
Peneliti Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi, mengungkapkan sebanyak 92,1 persen responden mengaku mengetahui program MBG yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Dari responden yang mengetahui program MBG, sebanyak 55,6 persen menyatakan puas terhadap pelaksanaannya," ujar Masduri dalam konferensi pers hasil survei, Kamis (4/6/2026).Baca Juga:
Sementara itu, sebanyak 41,2 persen responden mengaku kurang puas atau bahkan tidak puas terhadap pelaksanaan program tersebut.
Menurut Masduri, terdapat selisih yang cukup signifikan antara tingkat popularitas dan tingkat kepuasan publik terhadap program MBG. Hal ini menjadi catatan penting dalam evaluasi pelaksanaan program ke depan.
Poltracking juga menemukan bahwa dari responden yang mengetahui program MBG, sebanyak 57,9 persen mengaku anggota keluarganya telah menerima manfaat program tersebut. Sedangkan 39 persen lainnya menyatakan belum menerima manfaat MBG.
Lebih lanjut, survei tersebut juga mengukur pandangan masyarakat terkait keberlanjutan program. Hasilnya, sebanyak 51,9 persen responden menilai program MBG perlu dilanjutkan.
Di sisi lain, 35,3 persen responden berpendapat program tersebut tidak perlu diteruskan, sementara 12,8 persen lainnya belum menentukan sikap.
Terkait efektivitas penyaluran program, hasil survei menunjukkan adanya perbedaan pandangan yang cukup tipis di tengah masyarakat. Sebanyak 46,3 persen responden menilai program MBG belum tepat sasaran, sedangkan 45,3 persen menyebut program tersebut sudah tepat sasaran.
Survei Poltracking dilakukan pada 11 hingga 17 Mei 2026 dengan metode multistage random sampling. Sebanyak 1.220 responden yang memiliki hak pilih dan berusia di atas 17 tahun atau telah menikah diwawancarai secara langsung.
Poltracking menyebut survei ini memiliki margin of error sekitar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.
Hasil survei tersebut menjadi gambaran terbaru mengenai persepsi publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis yang saat ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia.*
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap modus baru dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan izin tinggal warg
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Medan melontarkan kritik terhadap polemik pembiayaan akomodasi peserta ASEAN U19 Boys&0
OLAHRAGA
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memberikan apresiasi tinggi terhadap peluncuran film Samudera, sebuah karya sinematik yan
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong percepatan legalisasi sumur minyak masyarakat di Sumut sebaga
PEMERINTAHAN
MEDAN Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke50 yang akan digelar pada 3 Juli hingga 2 Agustus 2026 diharapkan menjadi momentum penting dalam
PARIWISATA
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengungkap dugaan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim Nasional Vietnam memperbesar kemenangan dengan menggilas Myanmar 50 pada babak kedua pertandingan Piala AFF U19 tahun 2026 di
OLAHRAGA
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, menyoroti kasus dugaan korupsi
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap alasan tidak menyita 21.801 unit motor listrik yang menjadi bagian dari proyek pengadaan s
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Guru Besar Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Saiful Mujani, menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya selama
POLITIK