115 Wartawan Kawal PRSU Ke-50, Pemprov Sumut dan FWP Perkuat Kolaborasi Informasi
MEDAN Pesta rakyat terbesar di Sumatera Utara kembali hadir. Sebanyak 115 wartawan yang tergabung dalam Forum Wartawan Pemprov FWP Sum
PERISTIWA
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut, pada Jumat (15/8/2025). Penggeledahan dilakukan di kediaman pribadi Gus Yaqut yang berlokasi di Jakarta Timur. Langkah ini merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi distribusi kuota haji tahun 2024.
"Tim juga melakukan penggeledahan di rumah saudara YCQ yang berlokasi di daerah Jakarta Timur," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Jumat (15/8).
Menurut Budi, penggeledahan masih berlangsung hingga Jumat malam. Pihaknya belum bisa mengungkapkan barang bukti apa saja yang diamankan dalam proses tersebut. Ia menyebut, detail hasil penggeledahan akan disampaikan setelah proses selesai.
Selain rumah Gus Yaqut, tim penyidik KPK juga melakukan penggeledahan di kediaman seorang ASN Kementerian Agama di kawasan Depok, Jawa Barat. Dari lokasi tersebut, disita satu unit mobil yang diduga terkait perkara.
"Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka pencarian alat bukti yang dibutuhkan untuk membuat terang perkara," ujar Budi.
Dugaan Korupsi Kuota Haji
KPK saat ini tengah menyidik dugaan penyelewengan distribusi kuota haji tahun 2024. Masalah bermula dari pemberian tambahan 20 ribu kuota haji oleh Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia pada 2023 setelah kunjungan Presiden Joko Widodo.
Namun, distribusi kuota tambahan tersebut diduga tidak sesuai aturan. Seharusnya, pembagian dilakukan 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Namun realisasinya justru dibagi rata, yakni 50% untuk masing-masing kategori.
Akibat pergeseran kuota ini, negara diduga mengalami kerugian lebih dari Rp1 triliun. Dana yang seharusnya masuk ke negara melalui jemaah reguler justru mengalir ke pihak swasta, khususnya biro travel haji khusus.
Langkah Pencegahan dan Penggeledahan
Sejauh ini, KPK telah melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap tiga orang yang diduga terkait dalam perkara ini, yakni:
Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas
Mantan Staf Khusus Menag, Ishfah Abidal Aziz
Bos biro travel Maktour, Fuad Hasan Masyhur
KPK juga sebelumnya telah menggeledah beberapa lokasi penting, antara lain rumah Ishfah Abidal Aziz, kantor Kementerian Agama, dan kantor travel Maktour. Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk satu unit mobil, dokumen aset properti, serta bukti elektronik.
Respons Gus Yaqut
Hingga berita ini diterbitkan, Gus Yaqut belum memberikan keterangan langsung terkait penggeledahan rumahnya. Namun melalui juru bicaranya, Anna Hasbie, ia menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan siap untuk bersikap kooperatif.*
(kp/j006)
MEDAN Pesta rakyat terbesar di Sumatera Utara kembali hadir. Sebanyak 115 wartawan yang tergabung dalam Forum Wartawan Pemprov FWP Sum
PERISTIWA
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong seluruh kementerian dan lemba
NASIONAL
JAKARTA Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendorong agar pelaku tindak pidana korupsi dijatuhi hukuman mati. Organisasi tersebut menilai kor
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi membuka kembali akses platform forum daring Reddit di Indonesia setelah lebih
SAINS DAN TEKNOLOGI
SOLO Timnas U17 Indonesia harus puas berbagi poin dengan Malaysia setelah bermain imbang 11 dalam laga uji coba bertajuk Garuda Champio
OLAHRAGA
MEDAN Warga kawasan Medan Utara menyampaikan sejumlah keluhan kepada Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dalam program Sapa Warga y
PEMERINTAHAN
SERDANG BEDAGAI Seorang remaja yang dilaporkan tenggelam di aliran Sungai Ular, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera
PERISTIWA
JAKARTA Pengguna Android ternyata dapat mengetahui sisa masa dukungan perangkat dengan cara yang cukup mudah. Informasi ini penting untu
SAINS DAN TEKNOLOGI
MEDAN Pemerintah Kota (Pemkot) Medan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memberikan program keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PB
EKONOMI
JAKARTA Komisi VIII DPR RI mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi potensi kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027.
NASIONAL