Komisi VI DPR RI Dukung Penghapusan Tantiem Komisaris BUMN: “Harus Ada Kontribusi Nyata”

JAKARTA — Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang akan menghapus pemberian tantiem atau bonus kepada para komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya reformasi tata kelola BUMN agar lebih profesional dan akuntabel.

Rivqy menegaskan bahwa komisaris BUMN harus bekerja secara optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan peningkatan kinerja perusahaan.

Ia menyebut, pemberian bonus semestinya didasarkan pada capaian kinerja yang nyata, bukan sebagai bentuk formalitas belaka.

"Komisaris BUMN harus berfokus pada pengawasan dan peningkatan performa perusahaan. Jika tidak ada kontribusi yang signifikan, maka tidak sepantasnya menerima tantiem," ujar Rivqy saat diwawancarai di Jakarta, Sabtu (16/8/2025).

Lebih lanjut, legislator dari Fraksi PKB tersebut juga mendukung rencana penghapusan tantiem bagi direksi BUMN apabila perusahaan dalam kondisi merugi.

Menurutnya, prinsip meritokrasi dan akuntabilitas harus dijunjung tinggi dalam pengelolaan perusahaan negara.

"Jika perusahaan mengalami kerugian, direksi juga tidak layak mendapatkan tantiem. Bonus hanya seharusnya diberikan ketika ada kinerja positif yang membawa manfaat bagi negara dan masyarakat," imbuhnya.

Rivqy yang berasal dari Daerah Pemilihan Jawa Timur IV juga menyambut baik rencana Presiden untuk memangkas jumlah komisaris di tubuh BUMN.

Ia menilai, efisiensi dalam struktur organisasi BUMN merupakan langkah yang tepat guna mendukung profesionalisme.

"Pemangkasan jumlah komisaris sangat relevan. Jumlahnya tidak perlu terlalu banyak, cukup empat hingga lima orang agar lebih efektif dan efisien," jelasnya.

Ia berharap, kebijakan yang diusung Presiden Prabowo ini dapat menjadi momentum dalam melakukan reformasi tata kelola BUMN, menjadikan perusahaan negara lebih transparan, akuntabel, dan benar-benar berpihak pada kepentingan publik.