PEMATANG RAYA - Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, mengambil langkah tegas menyikapi konflik internal dalam pengelolaan Dana Desa (DD) di Nagori Purwodadi, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.
Permasalahan antara Pangulu (Kepala Desa) dan Maujana (Badan Permusyawaratan Nagori/BPD) telah menyebabkan terganggunya realisasi Dana Desa, sehingga sejumlah program vital tidak berjalan. Dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), pembinaan kader desa, ketahanan pangan, penanganan stunting, dan berbagai program pembangunan lainnya.
Mediasi yang difasilitasi oleh Pemkab Simalungun berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Jumat (15/8/2025), dan dihadiri oleh para pihak yang berselisih serta jajaran dinas terkait.
Baca Juga:
Dana Desa Terancam Tidak Tersalur
Baca Juga:
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori (DPMPN) Kabupaten Simalungun, Sarimuda Purba, menjelaskan bahwa Dana Desa tahap pertama sebesar 60 persen belum dapat dicairkan akibat konflik tersebut.
"Kami sudah berupaya maksimal hingga ke Kementerian di Jakarta untuk menyelamatkan Dana Desa Purwodadi. Namun karena belum ada kesepakatan dari pihak desa, pencairan tidak bisa dilakukan," ujarnya.
Konflik Berlangsung Sejak 2024
Camat Pamatang Bandar, Pahot Halomoan Siregar, menyebutkan konflik sudah muncul sejak 2024. Upaya mediasi sebelumnya sempat berhasil, namun pada 2025 perselisihan kembali mencuat setelah Maujana menolak menandatangani berkas pengajuan Dana Desa.
"Pangulu bahkan mengganti perangkat desa dan anggota Maujana tanpa melalui prosedur yang sah, dan hal itu saya anggap sebagai pelanggaran," jelasnya.
Pihak Maujana, melalui Adi Elbert, menyampaikan bahwa Pangulu telah melanggar prosedur dengan menggelar Musyawarah Desa tanpa melibatkan Maujana serta melakukan pergantian kader dan perangkat desa secara sepihak.
Sementara itu, Pangulu Nagori Purwodadi, Suyanto, membantah tudingan tersebut dan mengklaim bahwa Maujana tidak kooperatif sejak awal, terutama dalam program ketahanan pangan.
Dalam arahannya, Bupati Anton Achmad Saragih menekankan bahwa konflik internal ini merugikan masyarakat secara langsung. Ia menyatakan kecewa atas ego sektoral yang mengorbankan hak warga desa.
"Kalau Dana Desa tidak cair, saya yang akan ditanya oleh Gubernur atau Kementerian, bukan Pangulu atau Maujana. Ini memalukan dan tidak bisa ditolerir," tegas Bupati.
Ia meminta agar kedua belah pihak menurunkan ego dan bekerja berdasarkan hati nurani demi kepentingan masyarakat.
"Bayangkan jika Anda adalah penerima BLT dan dana tidak cair hanya karena konflik elite desa. Apa rasanya? Jangan saling menyalahkan, pikirkan rakyat," ujarnya.
Inspektorat Turun Tangan
Kepala Inspektorat Kabupaten Simalungun, Roganda Sihombing, menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan pemeriksaan mendalam terhadap kedua belah pihak. Ia menegaskan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, baik Pangulu maupun Maujana memiliki tugas dan kewenangan masing-masing yang tidak bisa dilanggar.
"Inspektorat akan menindaklanjuti masalah ini untuk memastikan solusi terbaik bagi masyarakat Nagori Purwodadi, dan memastikan Dana Desa bisa tersalurkan dengan benar," kata Roganda.
Dengan adanya perintah langsung dari Bupati, diharapkan konflik internal desa ini segera terselesaikan agar pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat kembali berjalan normal.*
JAKARTA Ketua DPR RI Puan Maharani membantah kabar yang menyebut adanya kenaikan gaji anggota DPR RI menjadi Rp 3 juta per hari atau sek
Nasional
MEDAN Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan India, Grand Mercure Angkasa Medan, bagian dari jaringan Accor Hotels, menggelar acara sp
Seni dan Budaya
MEDAN Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan yang menolak peserta BPJS Kesehatan untuk berobat, merupaka t
Kesehatan
BINJAI Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke80 Kemerdekaan Republik Indonesia, sebanyak 1.227 narapidana di Lembaga Pemasyarakata
Pemerintahan
JAKARTA Karnaval peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke80 Republik Indonesia resmi dibuka oleh Presiden Prabowo Subianto di kawasan Monumen
Nasional
JEMBARANA Wakil Kepala Kepolisian Resor (Waka Polres) Jembrana, Kompol I Ketut Darta, S.H., M.H., menghadiri Upacara Pengibaran Bendera Me
Nasional
JAKARTA Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyoroti momen kebersamaan tiga Presiden Republik IndonesiaSusilo
Nasional
BLORA Kebakaran hebat melanda sebuah sumur minyak di Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, pada Minggu (17/8/2025)
Peristiwa
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi melepas Karnaval HUT ke80 Kemerdekaan RI yang digelar di kawasan Monu
Nasional
JAKARTA Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan bahwa mantan Ketua DPR RI, Setya
Nasional
