Australia hingga Brasil Berebut Impor Pupuk RI, Pemerintah Utamakan Kebutuhan Petani Dalam Negeri
JAKARTA Sejumlah negara mulai melirik Indonesia sebagai pemasok pupuk urea di tengah gangguan pasokan global. Mulai dari Australia hingg
EKONOMI
NIAS UTARA — Dana Desa Esiwa, Kecamatan Tuhemberua, Kabupaten Nias Utara, hingga pertengahan Juli 2025 masih belum ditarik dari rekening desa.
Penyebabnya yaitu Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahun Anggaran 2024 dari Penjabat (Pj) Kepala Desa belum juga diselesaikan.
Kondisi ini memicu kekecewaan mendalam dari masyarakat setempat.
Ketua BPD Desa Esiwa, Rinto Gea, saat ditemui awak media Bitvonline.com pada Minggu (15/7/2025), menilai keterlambatan ini sebagai bentuk kelalaian serius.
Ia menyayangkan sikap Pj. Kades yang dinilai tidak transparan dalam mengelola anggaran desa.
"Ini sudah pertengahan Juli, SPJ dan LPJ belum juga rampung. Kalau ada kendala, mari kita duduk bersama. Saya bahkan sudah mencoba menghubungi Pj. Kades melalui telepon," ujar Rinto.
Seorang tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya secara lengkap, berinisial YD Gea, menambahkan bahwa dugaan ketidakterbukaan pengelolaan Dana Desa Esiwa tidak hanya terjadi pada 2024. Ia menilai hal ini sudah berlangsung sejak 2021.
"Selama menjabat, MR Gea sebagai Pj. Kades tidak pernah transparan. Banyak pelanggaran juknis. Sudah kami laporkan ke Inspektorat Nias Utara dan Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, bahkan sudah disertai bukti video dan foto. Tapi sampai sekarang masih sebatas pengumpulan data," jelasnya.
Masyarakat juga mengeluhkan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2025 yang belum terlaksana hingga pertengahan Juli.
Selain itu, daftar nama penerima manfaat belum dipublikasikan di kantor desa, menyalahi prinsip transparansi yang diamanatkan regulasi.
Desakan dari warga agar DPRD Kabupaten Nias Utara segera melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terus bergulir.
Mereka meminta agar evaluasi dana desa dilakukan menyeluruh sejak Tahun Anggaran 2021 hingga 2025.
JAKARTA Sejumlah negara mulai melirik Indonesia sebagai pemasok pupuk urea di tengah gangguan pasokan global. Mulai dari Australia hingg
EKONOMI
JAKARTA Kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, memasuki babak baru. Empat prajurit TNI yang diduga
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan kesiapan pemerintah untuk mempercepat pembangunan huni
NASIONAL
JAKARTA Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mengalami penurunan pada perdagangan hari ini, Kamis (16/4/2026). Harg
EKONOMI
JAKARTA Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap masih adanya ketidaktepatan sasaran dalam program Penerima Bantuan Iuran (PBI)
NASIONAL
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI Dino Patti Djalal mengingatkan pemerintah untuk berhatihati dalam menyikapi isu kerja sama
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah Indonesia menolak tawaran pinjaman dari International Monetary Fu
EKONOMI
BANDA ACEH Pemerintah Aceh melibatkan sejumlah guru besar dan akademisi dalam pembahasan perubahan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 ten
PEMERINTAHAN
JAKARTA Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menegaskan bahwa musim kemarau 2026 di Indonesia diprediksi lebih kering diba
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) menetapkan kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan mencapai 96,8 juta
NASIONAL