Komeng Dukung Bang Azran Pimpin FORKABI: Memajukan Budaya Betawi adalah Amanat Konstitusi
JAKARTA Anggota DPD RI/MPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat, Alfiansyah Komeng, menyatakan dukungan penuh kepada Ketua Umum DPP Forum Komu
NASIONAL
NIAS UTARA — Dana Desa Esiwa, Kecamatan Tuhemberua, Kabupaten Nias Utara, hingga pertengahan Juli 2025 masih belum ditarik dari rekening desa.
Penyebabnya yaitu Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahun Anggaran 2024 dari Penjabat (Pj) Kepala Desa belum juga diselesaikan.
Kondisi ini memicu kekecewaan mendalam dari masyarakat setempat.
Ketua BPD Desa Esiwa, Rinto Gea, saat ditemui awak media Bitvonline.com pada Minggu (15/7/2025), menilai keterlambatan ini sebagai bentuk kelalaian serius.
Ia menyayangkan sikap Pj. Kades yang dinilai tidak transparan dalam mengelola anggaran desa.
"Ini sudah pertengahan Juli, SPJ dan LPJ belum juga rampung. Kalau ada kendala, mari kita duduk bersama. Saya bahkan sudah mencoba menghubungi Pj. Kades melalui telepon," ujar Rinto.
Seorang tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya secara lengkap, berinisial YD Gea, menambahkan bahwa dugaan ketidakterbukaan pengelolaan Dana Desa Esiwa tidak hanya terjadi pada 2024. Ia menilai hal ini sudah berlangsung sejak 2021.
"Selama menjabat, MR Gea sebagai Pj. Kades tidak pernah transparan. Banyak pelanggaran juknis. Sudah kami laporkan ke Inspektorat Nias Utara dan Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, bahkan sudah disertai bukti video dan foto. Tapi sampai sekarang masih sebatas pengumpulan data," jelasnya.
Masyarakat juga mengeluhkan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2025 yang belum terlaksana hingga pertengahan Juli.
Selain itu, daftar nama penerima manfaat belum dipublikasikan di kantor desa, menyalahi prinsip transparansi yang diamanatkan regulasi.
Desakan dari warga agar DPRD Kabupaten Nias Utara segera melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terus bergulir.
Mereka meminta agar evaluasi dana desa dilakukan menyeluruh sejak Tahun Anggaran 2021 hingga 2025.
JAKARTA Anggota DPD RI/MPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat, Alfiansyah Komeng, menyatakan dukungan penuh kepada Ketua Umum DPP Forum Komu
NASIONAL
MEDAN Ketua Umum Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB MABMI), Prof. Dr. H. OK. Saidin, SH, M.Hum bergelar Datuk Seri
NASIONAL
BANDA ACEH Pemerintah Aceh akan segera menentukan status penanganan bencana hidrometeorologi setelah masa Transisi Darurat menuju Pemuli
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Umum DPP Persatuan Alumni GMNI Prof. Arief Hidayat menilai kondisi penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, belum memutuskan ap
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA Anakanak mencakup hampir 30 persen dari total penduduk Indonesia. Jumlah yang besar tersebut menjadikan pemenuhan hak anak s
NASIONAL
JAKARTA Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 273/PUUXXIII/2025 yang melarang penghapusan sisa kuota internet secara sepihak dinilai m
NASIONAL
JAKARTA Rapper asal Amerika Serikat, Kanye West atau yang kini dikenal dengan nama Ye, dipastikan akan menggelar konser perdananya di In
ENTERTAINMENT
JAKARTA Program Bedah Rumah pemerintah selangkah lagi memiliki aturan baru. Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) tentang Program Bedah
NASIONAL
BANDA ACEH Kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh yang menyerahkan pengelolaan tata kelola parkir publik kepada pihak swasta menda
PEMERINTAHAN