DPR Soroti WTP BGN Era Dadan, Pertanyakan Serapan Anggaran dan Catatan Keuangan
JAKARTA Sejumlah anggota Komisi IX DPR RI mempertanyakan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh Badan Gizi Nasional (BGN
NASIONAL
Seoul – Sebagian besar anggota parlemen Korea Selatan pada hari Selasa (3/12) meloloskan keputusan untuk mencabut status darurat militer yang diumumkan oleh Presiden Yoon Suk-yeol. Dalam pemungutan suara yang dilakukan, 190 dari 300 anggota legislatif mendukung langkah tersebut, menyusul kontroversi yang melibatkan kebijakan pemerintah.
Langkah Presiden Yoon untuk memberlakukan darurat militer diumumkan beberapa hari sebelumnya, dalam sebuah pengarahan yang disiarkan secara langsung. Dalam pengumumannya, Yoon menegaskan komitmennya untuk memberantas kekuatan yang dianggapnya pro-Korea Utara dan melindungi tatanan demokrasi konstitusional negara tersebut. Namun, keputusan ini memicu ketegangan politik yang semakin memanas di dalam negeri.Pemimpin oposisi Lee Jae-myung, yang merupakan salah satu kritikus utama kebijakan darurat militer, menyatakan bahwa pemberlakuan tersebut adalah tindakan ilegal. Lee juga menyerukan warga untuk berkumpul di depan gedung parlemen untuk menggelar protes. “Pemberlakuan darurat militer Presiden Yoon Suk-yeol tak valid dan bertentangan dengan hukum,” ujar Lee, yang juga menuding pemerintah mencoba memanipulasi situasi untuk memperkuat kekuasaan.
Di sisi lain, pihak pemerintah mempertahankan bahwa langkah tersebut diperlukan untuk menjaga keamanan nasional, dengan menanggapi ancaman yang dianggapnya datang dari kelompok-kelompok tertentu yang berafiliasi dengan Korea Utara. Namun, penolakan yang muncul dari sebagian besar kalangan parlemen dan masyarakat menunjukkan ketidaksetujuan yang besar terhadap kebijakan tersebut.Meski keputusan parlemen untuk mencabut status darurat militer ini memperlihatkan perlawanan dari kekuatan legislatif, pemerintah Korsel belum memberikan respons resmi terkait langkah tersebut. Beberapa analis politik memperkirakan bahwa ketegangan ini bisa memicu lebih banyak ketidakstabilan politik, mengingat kedekatan masalah ini dengan isu-isu hak asasi manusia dan kebebasan sipil.
(JOHANSIRAIT)
JAKARTA Sejumlah anggota Komisi IX DPR RI mempertanyakan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh Badan Gizi Nasional (BGN
NASIONAL
JAKARTA Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyampaikan kontribusi TNI Angkatan Darat dalam mendukung program ketahanan pangan nasiona
NASIONAL
JAKARTA Aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Majelis Perjuangan Rakyat (MPR) di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Jumat (
PERISTIWA
MALANG Presiden Prabowo Subianto mengaku senang mendengar kabar adanya peningkatan kesejahteraan petani Indonesia. Bahkan, Prabowo menyebu
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menahan tersangka kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Don Ritto, Jumat (
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pelaksanaan Panen Raya TNI yang digelar serentak di berbagai wilayah Indonesia sebagai b
NASIONAL
ACEH BESAR Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala (USK), Prof. Dr. Ir. Agussabti, M.Si., IPU., ASEAN Eng., mengajak umat
AGAMA
BINJAI Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kota Binjai menyatakan siap mendukung penuh Kapolres Binja
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pengembangan bahan bakar minyak (BBM) berbasis campur
NASIONAL
MALANG Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan sejumlah pejabat tinggi negara, mulai dari menteri hingga kepala badan, harus menjalani p
NASIONAL