Resmi Mulai Besok! Ekspor Batu Bara hingga CPO Masuk Masa Transisi Satu Pintu Lewat PT DSI
JAKARTA Pemerintah resmi memulai masa transisi kebijakan ekspor satu pintu untuk sejumlah komoditas sumber daya alam strategis melalui P
EKONOMI
Seoul – Sebagian besar anggota parlemen Korea Selatan pada hari Selasa (3/12) meloloskan keputusan untuk mencabut status darurat militer yang diumumkan oleh Presiden Yoon Suk-yeol. Dalam pemungutan suara yang dilakukan, 190 dari 300 anggota legislatif mendukung langkah tersebut, menyusul kontroversi yang melibatkan kebijakan pemerintah.
Langkah Presiden Yoon untuk memberlakukan darurat militer diumumkan beberapa hari sebelumnya, dalam sebuah pengarahan yang disiarkan secara langsung. Dalam pengumumannya, Yoon menegaskan komitmennya untuk memberantas kekuatan yang dianggapnya pro-Korea Utara dan melindungi tatanan demokrasi konstitusional negara tersebut. Namun, keputusan ini memicu ketegangan politik yang semakin memanas di dalam negeri.Pemimpin oposisi Lee Jae-myung, yang merupakan salah satu kritikus utama kebijakan darurat militer, menyatakan bahwa pemberlakuan tersebut adalah tindakan ilegal. Lee juga menyerukan warga untuk berkumpul di depan gedung parlemen untuk menggelar protes. “Pemberlakuan darurat militer Presiden Yoon Suk-yeol tak valid dan bertentangan dengan hukum,” ujar Lee, yang juga menuding pemerintah mencoba memanipulasi situasi untuk memperkuat kekuasaan.
Di sisi lain, pihak pemerintah mempertahankan bahwa langkah tersebut diperlukan untuk menjaga keamanan nasional, dengan menanggapi ancaman yang dianggapnya datang dari kelompok-kelompok tertentu yang berafiliasi dengan Korea Utara. Namun, penolakan yang muncul dari sebagian besar kalangan parlemen dan masyarakat menunjukkan ketidaksetujuan yang besar terhadap kebijakan tersebut.Meski keputusan parlemen untuk mencabut status darurat militer ini memperlihatkan perlawanan dari kekuatan legislatif, pemerintah Korsel belum memberikan respons resmi terkait langkah tersebut. Beberapa analis politik memperkirakan bahwa ketegangan ini bisa memicu lebih banyak ketidakstabilan politik, mengingat kedekatan masalah ini dengan isu-isu hak asasi manusia dan kebebasan sipil.
(JOHANSIRAIT)
JAKARTA Pemerintah resmi memulai masa transisi kebijakan ekspor satu pintu untuk sejumlah komoditas sumber daya alam strategis melalui P
EKONOMI
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI) sebagai eksportir tunggal komodi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, menyatakan rencana Presiden ke7 RI Joko Widodo untuk berkeliling Indonesia mulai Juni 2026
POLITIK
JAKARTA Ulama kharismatik Indonesia, Said Aqil Siroj, mengingatkan pentingnya menjaga diri dari dorongan hawa nafsu yang dinilai menjadi
AGAMA
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa peserta Program Magang Nasional atau MagangHub dapat memperoleh sertifikasi k
NASIONAL
BANDA ACEH Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, membantu proses pemulangan jenazah seorang warga Kabupaten Pidie yang meninggal dunia di Mal
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan jumlah dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah lolos verifikasi secara nasional
NASIONAL
JAKARTA Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya ditujukan
NASIONAL
SURABAYA Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Pemerintah Kota Surabaya untuk
NASIONAL
JAKARTA Pakar hukum sekaligus mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mendukung lang
EKONOMI