JAKARTA - Isu kenaikan gaji anggota DPR RI menjadi perbincangan hangat di media sosial. Beberapa waktu terakhir, kabar viral menyebutkan bahwa gaji anggota DPR RI mencapai Rp 100 juta per bulan atau setara dengan kenaikan Rp 3 juta per hari.
Informasi ini awalnya diungkap oleh anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, yang menyebutkan bahwa take home pay atau gaji bersih anggota DPR bisa mencapai lebih dari Rp 100 juta setiap bulan. Kenaikan ini disebut akibat anggota DPR tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas, sehingga diganti dengan kompensasi uang rumah.
Namun, Ketua DPR RI, Puan Maharani, memberikan klarifikasi terkait kabar tersebut. Menurut Puan, tidak ada kenaikan gaji anggota DPR. Yang ada adalah kompensasi penggantian uang rumah karena rumah dinas sudah dikembalikan ke pemerintah.
"Enggak ada kenaikan, hanya sekarang DPR sudah tidak mendapatkan rumah jabatan. Namun diganti dengan apa namanya, kompensasi uang rumah. Jadi itu saja," ujar Puan seperti dikutip dari Kompas.com.
Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPR RI
Gaji pokok anggota DPR RI diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000, sementara tunjangan diatur melalui Surat Edaran Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor KU.00/9414/DPR RI/XII/2010.
Berikut rincian gaji pokok per bulan:
Ketua DPR RI: Rp 5.040.000
Wakil Ketua DPR RI: Rp 4.620.000
Anggota DPR RI: Rp 4.200.000
Selain gaji pokok, anggota DPR menerima sejumlah tunjangan seperti:
Tunjangan suami/istri: 10 persen dari gaji pokok
Tunjangan anak: 2 persen dari gaji pokok untuk maksimal dua anak
Tunjangan jabatan: Anggota DPR Rp 9.700.000
Tunjangan beras: Rp 30.090 per jiwa, maksimal empat jiwa
Tunjangan PPh Pasal 21: Rp 2.699.813
Uang sidang/paket: Rp 2.000.000
Tunjangan lain termasuk tunjangan kehormatan, komunikasi, peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran, bantuan listrik dan telepon, serta asisten anggota.
Meskipun nominal total pendapatan anggota DPR cukup besar, isu ini menuai kritik dari masyarakat dan netizen yang menilai kerja dan peran DPR selama ini belum maksimal mewakili aspirasi rakyat.*
(tb/j006)
MEDAN Para tenaga kesehatan (Nakes) di RSUD Porsea, Kabupaten Toba, Sumut, kini resah akibat belum dicairkannya uang jasa pelayanan (Jas
KESEHATAN
JAKARTA Komisi X DPR RI menyoroti perlunya percepatan pemulihan pascabencana di Sumatera, dengan fokus utama pada sektor pendidikan. Ket
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengambil langkah tegas terhadap perusahaan tambang batu bara dan nikel yang diduga melanggar
NASIONAL
MEDAN Pembangunan kota tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga perlu menitikberatkan pada moral dan masa depan generasi muda. Hal it
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali menuding Iran tengah mengembangkan rudal yang mampu menjangkau wilayah Amerika S
INTERNASIONAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan permintaan maaf resmi atas perilaku anggota Polri yang dinilai mencederai ras
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, mendorong pembenahan menyeluruh terhadap Perusahaan Umum Daerah (PUD) Rumah Potong Hewa
EKONOMI
JAKARTA Menu Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan kembali menimbulkan protes dari masyarakat. Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan kembali memanggil eks Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebagai saksi terkait
HUKUM DAN KRIMINAL
AMMAN Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melakukan kunjungan kenegaraan ke Istana Basman, Amman, Yordania, Rabu (25/2/2026)
NASIONAL
