Istana: Prabowo Tegas Soal Antikorupsi, Tapi Wamenaker Tetap Terjerat OTT

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas tertangkapnya Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT).

Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo menyayangkan bahwa salah satu anggota kabinetnya terlibat dalam praktik korupsi, terlebih setelah berulang kali Presiden menegaskan komitmen pemberantasan korupsi kepada jajaran pemerintahannya.

"Ya, menyayangkan. Di tengah sudah berkali-kali diingatkan," ujar Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Prasetyo menambahkan bahwa Presiden sejak awal menjabat telah menekankan pentingnya integritas dan transparansi dalam menjalankan tugas pemerintahan, serta menjadikan pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas utama.

"Berkali-kali sudah disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa salah satu program atau salah satu niatan utama kita semua ini adalah bekerja keras untuk memberantas tindak pidana korupsi. Itu harus dimulai dari para pejabat pemerintahan," jelasnya.

Korupsi Sudah Masuk Stadium Lanjut

Dalam pernyataannya, Prasetyo juga mengibaratkan korupsi sebagai penyakit kronis yang telah mencapai stadium lanjut. Ia menilai bahwa kasus-kasus korupsi yang terus bermunculan menunjukkan betapa parahnya persoalan ini.

"Ini membuktikan bahwa memang korupsi ini sudah masuk kategori, kalau penyakit ya stadium 4. Dan itu berlaku bukan hanya untuk pejabat negara, tapi untuk semua lapisan," tegasnya.*

(j006)

OTT Terkait Sertifikasi K3

Immanuel Ebenezer ditangkap oleh KPK dalam OTT pada Rabu malam (20/8/2025) bersama sejumlah orang lainnya. Ia diduga terlibat dalam praktik pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan dalam proses pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diamankan masih berlangsung di Gedung Merah Putih KPK. Lembaga antikorupsi ini memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka.*

(kp/j006)