Imbas Kasus Korupsi Wamenaker, Pengamat: Saatnya Prabowo Reshuffle Kabinet

JAKARTA — Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi perhatian publik.

Pengamat komunikasi politik dari The London School of Public Relations (LSPR), Ari Junaedi, menilai kasus ini menjadi momentum yang tepat bagi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi dan perombakan kabinet.

Menurut Ari, reshuffle kali ini tidak hanya menyasar aspek kebersihan birokrasi dari praktik korupsi, namun juga menyangkut efisiensi anggaran serta penegasan arah konsolidasi politik di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

"Kehadiran wakil menteri sejatinya tak lagi terlalu diperlukan, mengingat fungsi dan tanggung jawab di level kementerian sudah tertangani oleh Sekjen, Dirjen, hingga staf ahli," ujar Ari, Jumat (22/8/2025).

Ia menyebut, posisi wamen di beberapa kementerian selama ini justru berpotensi menambah beban keuangan negara tanpa kontribusi signifikan terhadap efektivitas pemerintahan.

Ari mencontohkan, selama 10 bulan menjabat, Noel dinilai lebih banyak tampil di hadapan publik untuk isu-isu yang seharusnya dapat ditangani oleh struktur daerah.

"Wamenaker lebih sering mengurusi soal ijazah karyawan yang ditahan perusahaan, sebuah isu yang sebenarnya bisa ditangani oleh dinas ketenagakerjaan di provinsi atau kabupaten," jelasnya.

Lebih lanjut, ia menilai bahwa beberapa posisi wamen cenderung menjadi "panggung tambahan" yang tak selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang efisien.

Ari mendorong agar Presiden Prabowo mengevaluasi secara menyeluruh posisi wakil menteri di seluruh kementerian.

Menurutnya, anggaran yang selama ini terserap untuk membiayai gaji, tunjangan, hingga fasilitas wamen dapat dialihkan untuk program-program prioritas seperti peningkatan kesejahteraan guru dan dosen, atau program makan bergizi gratis yang sedang disiapkan pemerintah.

"Langkah ini bukan hanya memperkuat komitmen pemerintah dalam efisiensi birokrasi, tapi juga memberikan sinyal kepemimpinan yang tegas kepada masyarakat," imbuhnya.

Dari sisi politik, reshuffle juga dinilai penting untuk mempertegas posisi Presiden Prabowo di tengah spekulasi publik mengenai bayang-bayang pemerintahan sebelumnya.

"Reshuffle menjadi kesempatan bagi Presiden Prabowo untuk menunjukkan arah dan gaya kepemimpinannya yang otentik, lepas dari pengaruh politik masa lalu," pungkas Ari.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, memastikan bahwa Presiden Prabowo telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemberhentian Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wamenaker.

"Selanjutnya, kami menyerahkan seluruh proses hukum kepada aparat penegak hukum untuk dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku," kata Prasetyo kepada wartawan, Jumat (22/8/2025).

Ia juga berharap kasus ini menjadi bahan introspeksi bagi seluruh jajaran Kabinet Merah Putih.

"Kami berharap ini menjadi pembelajaran bagi seluruh anggota kabinet dan seluruh pejabat pemerintahan agar menjaga integritas dan komitmen terhadap pelayanan publik," tandasnya.

Kasus yang menjerat Noel semakin memperkuat urgensi penataan ulang komposisi kabinet dan struktur kelembagaan pemerintahan, demi mendukung terciptanya tata kelola yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.*

(tm/a008)