Budi Gunadi Siap Mundur dari Menkes Jika Terpilih Jadi Dirjen WHO
JAKARTA Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan siap mundur dari jabatannya sebagai Menteri Kesehatan apabila terpilih menjadi Di
KESEHATAN
PEMATANGSIANTAR – Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar memastikan tidak terdapat konflik kepentingan terkait pembelian tanah di Jalan Catur, Kelurahan Banjar, milik Ketua DPRD setempat.
Tanah seluas strategis ini dibeli senilai Rp 3,1 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 untuk pembangunan kantor Lurah Banjar yang baru dan lebih representatif.
Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Pemko Pematangsiantar, Alwi Andrian Lumbangaol, menegaskan bahwa seluruh proses pembelian telah mengikuti prosedur yang berlaku.Baca Juga:
"Kebetulan saja tanah tersebut milik Ketua DPRD, namun mulai dari dokumen perencanaan, penilaian, hingga transaksi dilakukan secara prosedural," ujarnya, Jumat (20/2/2026).
Menurut Alwi, pembelian tanah ini merupakan respons Pemko terhadap permohonan beberapa kelurahan terkait kebutuhan kantor kelurahan yang memadai, guna mendukung optimalisasi pelayanan publik, khususnya di wilayah padat penduduk seperti Kelurahan Banjar.
"Setelah melakukan survei beberapa lokasi, tanah di Jalan Catur dianggap strategis karena luas dan letaknya di pinggir jalan. Sesuai Pasal 126 ayat 5 PP 19 Tahun 2021, pengadaan tanah dilakukan langsung oleh instansi kepada pemilik yang berhak, dan surat penawaran hanya untuk memastikan kesediaan pemilik," jelasnya.
Lebih lanjut, Alwi menegaskan bahwa nilai ganti rugi ditentukan berdasarkan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) tersertifikasi Kementerian Keuangan.
"NJOP tanah ini Rp 2.352.000 per meter persegi, sedangkan hasil appraisal KJPP menetapkan Rp 2.360.000 per meter persegi, belum termasuk nilai bangunan," kata alumnus STPDN tersebut.
Pemko berharap pembangunan kantor Lurah Banjar yang baru dapat memperlancar layanan masyarakat dan mendukung program-program sosial di tingkat kelurahan.
Dengan fasilitas yang lebih representatif, diharapkan pelayanan administrasi dan kegiatan kemasyarakatan dapat berjalan lebih optimal.*
(ad)
JAKARTA Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan siap mundur dari jabatannya sebagai Menteri Kesehatan apabila terpilih menjadi Di
KESEHATAN
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung Juanda Kementerian Keuangan, Ja
NASIONAL
JAKARTA Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Richard Edwin Basoeki, dijadwalkan membacakan putusan praperadilan yang diajukan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan tingkat bantuan sosial atau bansos yang salah sasaran sem
EKONOMI
MEDAN Hendra Pawarna Batubara, eks Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal, ingin kembali menata k
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas akan berkonsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menentukan status jabatan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khu
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut lebih aktif turun ke lapangan untu
NASIONAL
SERGAI Kecelakaan antara kereta api Siantar Ekspres dan mobil Toyota Avanza terjadi di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Dusu
PERISTIWA
MEDAN Personel gabungan Polsek Medan Area kembali menggerebek lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi narkoba di kawasan Gang Jati I
HUKUM DAN KRIMINAL