Menkeu Purbaya Tegaskan Tarif Pajak Tak Akan Naik, Fokus Perluas Basis Penerimaan Negara
JAKARTA Pemerintah memastikan tidak akan menaikkan tarif pajak dalam jangka menengah. Strategi yang dipilih justru memperkuat penerimaan
EKONOMI
PEMATANGSIANTAR – Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar memastikan tidak terdapat konflik kepentingan terkait pembelian tanah di Jalan Catur, Kelurahan Banjar, milik Ketua DPRD setempat.
Tanah seluas strategis ini dibeli senilai Rp 3,1 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 untuk pembangunan kantor Lurah Banjar yang baru dan lebih representatif.
Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Pemko Pematangsiantar, Alwi Andrian Lumbangaol, menegaskan bahwa seluruh proses pembelian telah mengikuti prosedur yang berlaku.Baca Juga:
"Kebetulan saja tanah tersebut milik Ketua DPRD, namun mulai dari dokumen perencanaan, penilaian, hingga transaksi dilakukan secara prosedural," ujarnya, Jumat (20/2/2026).
Menurut Alwi, pembelian tanah ini merupakan respons Pemko terhadap permohonan beberapa kelurahan terkait kebutuhan kantor kelurahan yang memadai, guna mendukung optimalisasi pelayanan publik, khususnya di wilayah padat penduduk seperti Kelurahan Banjar.
"Setelah melakukan survei beberapa lokasi, tanah di Jalan Catur dianggap strategis karena luas dan letaknya di pinggir jalan. Sesuai Pasal 126 ayat 5 PP 19 Tahun 2021, pengadaan tanah dilakukan langsung oleh instansi kepada pemilik yang berhak, dan surat penawaran hanya untuk memastikan kesediaan pemilik," jelasnya.
Lebih lanjut, Alwi menegaskan bahwa nilai ganti rugi ditentukan berdasarkan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) tersertifikasi Kementerian Keuangan.
"NJOP tanah ini Rp 2.352.000 per meter persegi, sedangkan hasil appraisal KJPP menetapkan Rp 2.360.000 per meter persegi, belum termasuk nilai bangunan," kata alumnus STPDN tersebut.
Pemko berharap pembangunan kantor Lurah Banjar yang baru dapat memperlancar layanan masyarakat dan mendukung program-program sosial di tingkat kelurahan.
Dengan fasilitas yang lebih representatif, diharapkan pelayanan administrasi dan kegiatan kemasyarakatan dapat berjalan lebih optimal.*
(ad)
JAKARTA Pemerintah memastikan tidak akan menaikkan tarif pajak dalam jangka menengah. Strategi yang dipilih justru memperkuat penerimaan
EKONOMI
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa DPR tidak pernah menolak pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Perampa
HUKUM DAN KRIMINAL
KUPANG Empat orang terlapor dalam kasus dugaan intimidasi terhadap almarhumah Dokter Eliza Princila Pakaenoni atau Dokter Icha menjalani
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Apple resmi membuka akses iOS 27 Public Beta bagi pengguna iPhone yang ingin lebih dulu mencoba berbagai fitur terbaru sebelum v
SAINS DAN TEKNOLOGI
WONOSOBO Nama seorang bayi lakilaki asal Dusun Prigi, Desa Jolontoro, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, menjadi perha
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah memberikan kebijakan baru untuk membantu pelaku usaha perikanan. Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan pember
EKONOMI
JAKARTA Hubungan dan kerja sama antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali diperku
NASIONAL
MAKASSAR Karya batik dari penyandang disabilitas asal Kalimantan Utara berhasil mencuri perhatian dalam forum nasional Road to Hari Ulan
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menghentikan kegiatan pengumpulan data dan keterangan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Grati
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Piala Dunia 2026 kini memasuki babak semifinal. Empat negara terbaik akan saling berhadapan untuk memperebutkan tiket menuju parta
OLAHRAGA