Bupati Batu Bara Terima LHP dari BPK RI, Pemkab Batu Bara Raih Opini WTP
MEDAN Pemerintah Kabupaten Batu Bara berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
PEMERINTAHAN
PEMATANGSIANTAR – Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar memastikan tidak terdapat konflik kepentingan terkait pembelian tanah di Jalan Catur, Kelurahan Banjar, milik Ketua DPRD setempat.
Tanah seluas strategis ini dibeli senilai Rp 3,1 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 untuk pembangunan kantor Lurah Banjar yang baru dan lebih representatif.
Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Pemko Pematangsiantar, Alwi Andrian Lumbangaol, menegaskan bahwa seluruh proses pembelian telah mengikuti prosedur yang berlaku.Baca Juga:
"Kebetulan saja tanah tersebut milik Ketua DPRD, namun mulai dari dokumen perencanaan, penilaian, hingga transaksi dilakukan secara prosedural," ujarnya, Jumat (20/2/2026).
Menurut Alwi, pembelian tanah ini merupakan respons Pemko terhadap permohonan beberapa kelurahan terkait kebutuhan kantor kelurahan yang memadai, guna mendukung optimalisasi pelayanan publik, khususnya di wilayah padat penduduk seperti Kelurahan Banjar.
"Setelah melakukan survei beberapa lokasi, tanah di Jalan Catur dianggap strategis karena luas dan letaknya di pinggir jalan. Sesuai Pasal 126 ayat 5 PP 19 Tahun 2021, pengadaan tanah dilakukan langsung oleh instansi kepada pemilik yang berhak, dan surat penawaran hanya untuk memastikan kesediaan pemilik," jelasnya.
Lebih lanjut, Alwi menegaskan bahwa nilai ganti rugi ditentukan berdasarkan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) tersertifikasi Kementerian Keuangan.
"NJOP tanah ini Rp 2.352.000 per meter persegi, sedangkan hasil appraisal KJPP menetapkan Rp 2.360.000 per meter persegi, belum termasuk nilai bangunan," kata alumnus STPDN tersebut.
Pemko berharap pembangunan kantor Lurah Banjar yang baru dapat memperlancar layanan masyarakat dan mendukung program-program sosial di tingkat kelurahan.
Dengan fasilitas yang lebih representatif, diharapkan pelayanan administrasi dan kegiatan kemasyarakatan dapat berjalan lebih optimal.*
(ad)
MEDAN Pemerintah Kabupaten Batu Bara berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
PEMERINTAHAN
JAKARTA Tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan asal Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend atau yang dikenal sebagai Mama Sinta re
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Polemik hubungan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali memanas setelah Ket
POLITIK
JAKARTA Instruksi Presiden Prabowo Subianto agar bahasa Prancis diajarkan di seluruh jenjang sekolah menuai beragam tanggapan. Sejumlah
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia buka suara terkait lagu berjud
NASIONAL
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menangkap enam orang yang diduga menjadi provokator dalam aksi penyerangan terhada
HUKUM DAN KRIMINAL
KENDARI Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan ajang Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 digelar untuk memotivasi kepala d
NASIONAL
JAKARTA Tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan asal Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend atau yang dikenal sebagai Mama Sinta me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berinisial FIS, 25 tahun, yang merupakan lulusan Institut P
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUSEL Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyembelih sebanyak 56 ekor hewan kurban pada perayaan Iduladha 1447 Hijriah sebagai b
PEMERINTAHAN