Piche Kota Menang Praperadilan, Ini Alasan Hakim Batalkan Status Tersangkanya
KUPANG Status hukum penyanyi Piche Kota dalam kasus dugaan tindak asusila kembali menjadi sorotan setelah hakim mengabulkan seluruh perm
ENTERTAINMENT
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel tidak terkait dengan upaya mengalihkan perhatian publik dari kasus suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut) yang menyeret nama Gubernur Bobby Nasution.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan OTT di Kementerian Ketenagakerjaan murni berdasarkan laporan masyarakat terkait dugaan pemerasan dalam sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). OTT ini berawal dari keluhan para buruh soal pungutan liar dalam proses sertifikasi tersebut.
"Kami tegaskan, masalah tudingan seolah-olah yang mengalihkan isu, kami tidak melakukan penargetan terhadap seseorang," ujar Setyo, dikutip dari YouTube resmi KPK, Sabtu (23/8/2025).
Dalam OTT yang digelar pada Rabu (20/8/2025), KPK menetapkan Noel bersama 10 orang lainnya sebagai tersangka dugaan pemerasan senilai sekitar Rp 81 miliar. Noel diduga menerima aliran dana sebesar Rp 3 miliar dan satu unit motor Ducati Scrambler. Barang bukti yang diamankan berupa uang tunai sekitar Rp 170 juta, mata uang asing, serta 22 kendaraan.
Kasus Suap Proyek Jalan di Sumut Masih Didalami
Sementara itu, kasus dugaan suap proyek jalan di Sumut merupakan salah satu skandal korupsi besar yang melibatkan pejabat pemerintah dan pihak swasta. Proyek bernilai total Rp 231,8 miliar ini diduga melibatkan suap sekitar Rp 2 miliar.
KPK terus mendalami adanya kemungkinan perintah dari pejabat berpengaruh kepada Kepala Dinas PUPR nonaktif Sumut, Topan Obaja Putra Ginting, yang diduga memungut fee hingga 10-20 persen dari nilai proyek, atau sekitar Rp 46 miliar.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebutkan penyidik tengah menelusuri aliran dana dan siapa yang memerintahkan Topan melakukan pungutan tersebut.
Sejumlah saksi kunci telah diperiksa, termasuk Penjabat Sekda Sumut M Ahmad Effendy, terkait pergeseran anggaran dua proyek jalan senilai Rp 157,8 miliar. Topan diduga melakukan pengalihan anggaran sehingga proyek yang tidak direncanakan mendapatkan dana.
KPK juga memanggil sejumlah pejabat dan tokoh penting, seperti Rektor USU, mantan Kepala Kejati Sumut, serta pejabat Kepolisian, guna mendalami kasus ini.*
(tb/j006)
KUPANG Status hukum penyanyi Piche Kota dalam kasus dugaan tindak asusila kembali menjadi sorotan setelah hakim mengabulkan seluruh perm
ENTERTAINMENT
JAKARTA Sebuah foto lama Lionel Messi bersama Lamine Yamal kembali mencuri perhatian publik menjelang pertandingan final Piala Dunia 202
OLAHRAGA
MEDAN Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Utara belum juga berakhir. Hingga Jumat (17/7/2026),
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mantan Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Japorman Saragih, mengingatkan para elite partai agar tidak melupakan sejarah panj
POLITIK
LABUHANBATU SELATAN Penanganan kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selata
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mantan Kepala Desa Serapuh Asli, Kabupaten Langkat, Nazrul Hapis, dijatuhi tuntutan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dalam pe
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, membantah kabar mengenai pengadaan 1,8 juta unit kipas an
EKONOMI
MEDAN Warga Sumatera Utara, khususnya masyarakat Kota Medan, tentu sudah tidak asing dengan nama TB Simatupang. Nama tersebut menjadi sa
SOSOK
MEDAN Pemerintah angkat bicara mengenai langkah pengerahan prajurit TNI untuk membantu mengemudikan truk tangki bahan bakar minyak (BBM)
NASIONAL
JAKARTA Kuasa hukum advokat Don Ritto, Handika Hanggowongso, memastikan kliennya akan diserahkan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Pol
HUKUM DAN KRIMINAL