JAKARTA - Perhatian publik kembali tertuju pada besaran gaji dan tunjangan yang diterima oleh seorang wakil menteri, menyusul penetapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 176/PMK.02/2015 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Wakil Menteri, gaji pokok wakil menteri ditetapkan sebesar 85 persen dari tunjangan jabatan menteri. Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2001, tunjangan jabatan menteri adalah Rp13.608.000 atau sekitar Rp13,6 juta per bulan.
Dengan demikian, gaji pokok wakil menteri berada di angka Rp11.566.800 per bulan.
Selain gaji, wakil menteri juga menerima tunjangan kinerja sebesar 135 persen dari tunjangan pejabat eselon I-a, yang berada di angka Rp5,5 juta. Artinya, tunjangan kinerja wamen mencapai Rp7.425.000 per bulan.
Tak hanya itu, jika seorang wakil menteri tidak menempati rumah dinas, ia berhak atas tunjangan perumahan sebesar Rp35 juta per bulan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PMK 176/2015.
Dengan begitu, jika dikalkulasikan, total pendapatan yang diterima Wamen jika tidak mendapat rumah dinas adalah:
Gaji pokok: Rp11.566.800
Tunjangan kinerja: Rp7.425.000
Tunjangan perumahan: Rp35.000.000
Total per bulan: Rp53.991.800
Angka ini belum termasuk berbagai fasilitas lain seperti kendaraan dinas, jaminan kesehatan, serta dukungan operasional dari kementerian terkait.
Kendati demikian, kasus dugaan korupsi yang menjerat Immanuel Ebenezer menjadi sorotan tajam. Pasalnya, dengan total penghasilan yang cukup besar, publik mempertanyakan mengapa masih terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan praktik pungli dalam penyelenggaraan negara.*
OLEH Ervina Sari Sipahutar, S.H., M.H.adsensePerencanaan pembangunan merupakan unsur vital dalam sistem pemerintahan daerah karena menjad
Opini
OLEH Ervina Sari Sipahutar, S.H., M.H.adsensePerencanaan pembangunan daerah merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang
Opini
OLEH Ervina Sari Sipahutar, S.H., M.H.adsensePerencanaan pembangunan daerah merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang b
Opini
JAKARTA Memasuki satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah lembaga riset men
Politik
DENPASAR Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya membangun kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal agar Bali teta
Ekonomi
MEDAN Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) kembali menggelar pengajian rutin bulanan di Kantor DWP Sumut, Jalan
Peristiwa
BALI Kejaksaan Negeri (Kejari) Badung berhasil membongkar praktik penyelewengan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Bank Rakyat Indones
Hukum dan Kriminal
TAPANULI SELATAN Suasana di Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) memanas, Selasa (21/10/2025), setelah pu
Peristiwa
TABANAN Dalam upaya mendukung program pemerintah menurunkan angka stunting, Babinsa Desa Belumbang, Koramil 161905/Kerambitan, Sertu Id
Kesehatan
JEMBRANA Dalam upaya mempererat hubungan dengan masyarakat, Babinsa Desa Mendoyo Dangin Tukad, Sertu I Putu Gede Wiantara dari jajaran K
Nasional
