BATU BARA - Rumah Peradaban Sumatera Utara (Rumban Sumut) kembali menggelar aksi unjuk rasa yang kali ini dilangsungkan di depan Gedung DPRD Kabupaten Batu Bara dan Kantor Bupati Batu Bara, Rabu (27/08/2025).
Aksi tersebut mengusung tajuk "Plt Ka Bapenda Autokratis" dan merupakan lanjutan dari rangkaian aksi sebelumnya yang telah dilakukan di Kejari Batu Bara (Jilid 1).
Ketua Umum Rumban Sumut, Yudi Pratama, dalam orasinya menyoroti berbagai kejanggalan dalam realisasi anggaran tahun 2023 dan 2024, yang menurutnya patut diduga kuat mengandung unsur Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
"Kami menemukan sejumlah pengeluaran anggaran yang nilainya sangat besar dan tidak transparan. Salah satunya seperti penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah yang mencapai miliaran rupiah. Ada juga belanja jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik dengan pagu sebesar Rp9,25 miliar, serta belanja penerangan jalan umum dengan nilai Rp9 miliar. Semua ini patut dipertanyakan dan telah kami laporkan," tegas Yudi.
Aksi ini menjadi Jilid 2 dari rangkaian unjuk rasa yang dilakukan Rumban Sumut, setelah sebelumnya menyuarakan tuntutan di Kejaksaan Negeri Batu Bara. Yudi juga menegaskan bahwa pihaknya akan melanjutkan aksi ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam waktu dekat untuk mendorong penegakan hukum terhadap dugaan penyimpangan anggaran yang merugikan keuangan negara.
Tuntutan Rumban Sumut:
Meminta DPRD Kabupaten Batu Bara memanggil dan mengevaluasi kinerja Plt Kepala Bapenda Batu Bara yang dinilai otoriter dan tidak transparan.
Mendorong DPRD Batu Bara mengeluarkan rekomendasi kepada Kejari Batu Bara untuk melakukan pemeriksaan terhadap realisasi anggaran tahun 2023 dan 2024.
Meminta DPRD memberikan rekomendasi kepada Bupati Batu Bara untuk segera mencopot Plt Kepala Bapenda Batu Bara.
Menuntut Bupati Batu Bara memanggil, mengevaluasi, dan mengganti Plt Kepala Bapenda Batu Bara guna menjamin pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel.
Yudi juga menegaskan bahwa perjuangan Rumban Sumut tidak akan berhenti sampai pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan penyelewengan anggaran ditindak secara hukum.
"Kami tidak akan berhenti sampai pelaku korupsi yang merugikan uang rakyat ini ditangkap dan diadili. Ini adalah bentuk pengawalan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih," pungkasnya.*
JAKARTA PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) mengungkapkan, perseroan kini tidak lagi mendapatkan dukungan fasilitas kredit dari perbank
Ekonomi
JAKARTA PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) memastikan rencana penggabungan dengan PT Hutama Karya (Persero) akan rampung paling lamba
Pemerintahan
JAKARTA Aliansi Pemuda Toraja resmi melaporkan komika Pandji Pragiwaksono ke Bareskrim Polri atas dugaan penghinaan dan ujaran kebencian
Seni dan Budaya
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto meluncurkan kebijakan baru berupa layanan kereta khusus untuk petani dan pedagang kecil, dengan fasilit
Pemerintahan
JAKARTA Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dal
Pemerintahan
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan aturan mengenai 30 persen keterwakilan perempuan dalam pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD).
Pemerintahan
JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali melemah pada penutupan perdagangan hari ini. Berdasarkan data pasa
Ekonomi
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyerukan agar para ulama dan tokoh aga
Pemerintahan
JAKARTA Wakil Presiden Republik Indonesia ke13, KH. Ma&039ruf Amin, resmi ditetapkan sebagai Ketua Dewan Penasehat Serikat Media Siber
Pemerintahan
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa nilai perputaran uan
Pemerintahan