Pimpinan DPR Siap Mundur Jika RUU Perampasan Aset Tak Disahkan 15 Desember 2026
JAKARTA Pimpinan DPR RI menyatakan siap mengundurkan diri apabila Rancangan UndangUndang atau RUU Perampasan Aset tidak disahkan dalam
NASIONAL
JAKARTA– Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa nilai perputaran uang dari aktivitas judi online di Indonesia jauh lebih besar dibandingkan tindak pidana korupsi.
Menurut Yusril, data tersebut diperoleh dari hasil laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mencatat masifnya transaksi keuangan dalam praktik perjudian daring.
"Uang yang beredar dari perjudian itu sangat besar, mungkin bahkan lebih besar daripada uang hasil korupsi," ujar Yusril, Selasa (4/11/2025).Baca Juga:
Ia menegaskan bahwa tiga persoalan utama yang kini menjadi perhatian serius pemerintah adalah narkoba, judi online, dan korupsi.
Ketiganya termasuk dalam visi-misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menekankan penegakan hukum tanpa pandang bulu.
"Persoalan korupsi, judi online, dan narkoba harus dihadapi dengan langkah tegas dan sistematis," tegas Yusril.
Yusril menjelaskan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku judi online tidak akan efektif jika tidak dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Ia menilai pasal-pasal dalam KUHP lama tidak cukup kuat untuk memberantas jaringan perjudian daring yang terorganisir.
"Kalau hanya menggunakan pasal perjudian, tidak akan mampu mengatasi masalah. Tapi bila dikaitkan dengan TPPU, dampaknya sangat besar karena bisa melacak transaksi dan rekening mencurigakan," jelasnya.
Menurut Yusril, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan TPPU memberikan kewenangan aparat untuk menelusuri, membekukan, dan menyita hasil kejahatan dari aktivitas judi online.
Ia menambahkan, PPATK memiliki kewenangan untuk menghentikan sementara transaksi keuangan yang diduga terkait dengan judi daring, sebelum dilanjutkan ke tahap penyidikan.
Jika dalam waktu tertentu pelaku tidak ditemukan, aset tersebut dapat disita untuk negara atau dikembalikan kepada pihak yang berhak.
JAKARTA Pimpinan DPR RI menyatakan siap mengundurkan diri apabila Rancangan UndangUndang atau RUU Perampasan Aset tidak disahkan dalam
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong Bank Sumut dan Perumda Tirtanadi untuk membuka peluang melantai di
PEMERINTAHAN
BATU BARA Kepedulian terhadap sesama ditunjukkan Pemerintah Desa (Pemdes) Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Sumatera
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Persoalan pendidikan di Aceh dinilai tidak sematamata berkaitan dengan kekurangan regulasi. Aceh justru memiliki sejumlah la
PENDIDIKAN
JAKARTA Komisi III DPR RI menyampaikan perkembangan pembahasan Rancangan UndangUndang atau RUU Perampasan Aset dalam rapat paripurna DP
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Polda Metro Jaya mengamankan 65 orang yang diduga hendak menunggangi aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang wanita berinisial AAFL, 26 tahun, yang bekerja sebagai disc jockey (DJ), ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Meda
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Nama Nokia mungkin tidak lagi mendominasi pasar ponsel seperti pada masa kejayaannya. Namun, merek yang pernah menjadi salah sat
SAINS DAN TEKNOLOGI
MEDAN Pengendalian inflasi di Kota Medan menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi month t
EKONOMI
BANDA ACEH Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) Banda Aceh, Dr. Sutio Jumagi Akhirno, memimpin Sidang Luar Biasa pengambilan sumpah, pelantikan
NASIONAL