JAKARTA– Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa nilai perputaran uang dari aktivitas judi online di Indonesia jauh lebih besar dibandingkan tindak pidana korupsi.
Menurut Yusril, data tersebut diperoleh dari hasil laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mencatat masifnya transaksi keuangan dalam praktik perjudian daring.
"Uang yang beredar dari perjudian itu sangat besar, mungkin bahkan lebih besar daripada uang hasil korupsi," ujar Yusril, Selasa (4/11/2025).Baca Juga:
Ia menegaskan bahwa tiga persoalan utama yang kini menjadi perhatian serius pemerintah adalah narkoba, judi online, dan korupsi.
Ketiganya termasuk dalam visi-misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menekankan penegakan hukum tanpa pandang bulu.
"Persoalan korupsi, judi online, dan narkoba harus dihadapi dengan langkah tegas dan sistematis," tegas Yusril.
Yusril menjelaskan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku judi online tidak akan efektif jika tidak dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Ia menilai pasal-pasal dalam KUHP lama tidak cukup kuat untuk memberantas jaringan perjudian daring yang terorganisir.
"Kalau hanya menggunakan pasal perjudian, tidak akan mampu mengatasi masalah. Tapi bila dikaitkan dengan TPPU, dampaknya sangat besar karena bisa melacak transaksi dan rekening mencurigakan," jelasnya.
Menurut Yusril, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan TPPU memberikan kewenangan aparat untuk menelusuri, membekukan, dan menyita hasil kejahatan dari aktivitas judi online.
Ia menambahkan, PPATK memiliki kewenangan untuk menghentikan sementara transaksi keuangan yang diduga terkait dengan judi daring, sebelum dilanjutkan ke tahap penyidikan.
Jika dalam waktu tertentu pelaku tidak ditemukan, aset tersebut dapat disita untuk negara atau dikembalikan kepada pihak yang berhak.
Berdasarkan data PPATK, nilai transaksi keuangan dari judi online sepanjang Januari hingga Oktober 2025 mencapai Rp155 triliun.
Meskipun turun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp359 triliun, angka ini tetap menunjukkan besarnya ancaman ekonomi dari praktik ilegal tersebut.
Yusril menegaskan bahwa pemerintah akan memperkuat kerja sama antar lembaga untuk memberantas peredaran uang haram dari judi daring yang merusak sendi ekonomi dan moral bangsa.
"Negara setiap tahun kehilangan belasan miliar dolar akibat judi online. Ini harus dihentikan," pungkasnya.*
(cn/M/006)
JAKARTA Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa mengatakan akan memanfaatkan persidangan perkara tudingan ijazah palsu Presiden ke7 Joko Widod
NASIONAL
JAKARTA Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menolak perlawanan yang diajukan mantan Menteri Agama Yaqut Choli
NASIONAL
JAKARTA Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) mengaku kecewa karena tidak dapat bertemu langsung dengan Ketua DPR RI Puan Maharani saat m
NASIONAL
JAKARTA Komisi X DPR RI meminta dugaan praktik rasuah dalam proses penerimaan mahasiswa baru di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) ti
NASIONAL
JAKARTA Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset ditargetkan rampung paling lambat 1
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk menghadiri sekaligus membuka secara resmi Muktamar ke35 Nahdlatul Ulam
NASIONAL
JAKARTA Komisi I DPR RI menyetujui penjualan eks Kapal Republik Indonesia (KRI) Ki Hajar Dewantara364 melalui mekanisme lelang. Persetuju
NASIONAL
JAKARTA Hasil survei Data Survei Indonesia (DSI) menunjukkan 62,4 persen responden menilai pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto s
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden ke7 RI Joko Widodo atau Jokowi menyatakan kesiapannya untuk hadir langsung dalam persidangan perkara dugaan fitnah dan
HUKUM DAN KRIMINAL
