Polda Metro Cegah 120 Pelajar Gabung Demo Buruh di DPR, Diduga Terprovokasi Medsos

JAKARTA – Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya mencegah sebanyak 120 pelajar dari berbagai daerah yang hendak bergabung dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Kamis (28/8/2025).

Langkah ini diambil sebagai bentuk upaya preventif guna menjaga ketertiban umum serta melindungi para pelajar dari aktivitas di luar kegiatan belajar yang berisiko.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, mengungkapkan bahwa para pelajar tersebut diketahui berasal dari beberapa wilayah di luar Jakarta, seperti Bekasi, Cirebon, Indramayu, Purwakarta, Tangerang, hingga Depok.

"Dilaporkan sampai dengan pukul 08.30 WIB, telah diamankan 120 pelajar yang hendak menuju DPR. Mereka diduga akan mengikuti aksi penyampaian pendapat yang digelar hari ini," jelas Kombes Ade Ary kepada wartawan.

Menurut hasil interogasi sementara, para pelajar tersebut mengaku mendapatkan informasi ajakan aksi dari media sosial.

Beberapa di antaranya bahkan masih mengenakan seragam sekolah dan diketahui tidak meminta izin kepada orang tua maupun pihak sekolah.

"Mereka bolos sekolah dan meninggalkan kewajiban belajar demi mengikuti ajakan yang tersebar di media sosial. Hal ini tentu menjadi perhatian kita semua, khususnya para orang tua dan tenaga pendidik," tambahnya.

Pencegahan dilakukan di sejumlah titik wilayah hukum Polda Metro Jaya. Rinciannya, 48 pelajar dicegah di Kabupaten Bekasi, 29 di Bekasi Kota, 11 di Tangerang Kota, 7 di Depok, dan 25 di wilayah Jakarta Pusat.

Aksi unjuk rasa yang hendak diikuti para pelajar tersebut merupakan bagian dari demonstrasi yang digelar kalangan buruh.

Presiden Partai Buruh sekaligus Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyebutkan bahwa aksi ini bertajuk 'Hostum', singkatan dari Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah.

Sekitar 10 ribu buruh dari wilayah Jabodetabek dijadwalkan berkumpul di kawasan DPR RI atau Istana Negara.

Selain di Jakarta, aksi serupa juga akan berlangsung serentak di sejumlah daerah industri di Indonesia.

Enam Tuntutan Buruh dalam Aksi 'Hostum'

Aksi kali ini membawa enam tuntutan utama dari kalangan buruh, yakni:

- Hapus sistem outsourcing dan tolak upah murah

- Stop PHK, bentuk Satgas Pengawasan PHK

- Reformasi sistem perpajakan perburuhan, termasuk:

*Kenaikan PTKP menjadi Rp7.500.000 per bulan

*Penghapusan pajak pesangon, THR, JHT

*Penghapusan pajak diskriminatif terhadap perempuan menikah

- Sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law

- Sahkan RUU Perampasan Aset untuk pemberantasan korupsi

- Revisi RUU Pemilu: Redesain sistem pemilu 2029

Menutup keterangannya, Kombes Ade Ary mengimbau seluruh elemen masyarakat, khususnya para orang tua dan tenaga pengajar, untuk lebih aktif mengawasi aktivitas anak-anak dan remaja, terlebih yang masih berada di usia sekolah.

"Pelibatan pelajar dalam kegiatan demonstrasi tentu tidak sejalan dengan fungsi utama mereka sebagai peserta didik. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga generasi muda dari aktivitas yang tidak sesuai dengan kapasitas dan perannya saat ini."*

(d/a008)