Ahli KPU Khairul Fahmi: Syarat Pendidikan Gibran Tak Tepat Lagi Diuji Lewat PHPU
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN — Ratusan buruh dari berbagai daerah di Sumatera Utara (Sumut) yang tergabung dalam elemen Exco Partai Buruh dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kantor DPRD Sumut, Kamis (28/8/2025).
Aksi ini membawa 15 tuntutan utama yang disampaikan secara langsung kepada legislatif daerah.
Ketua Exco Partai Buruh Sumut, Willy Agus Utomo, menyampaikan bahwa aksi ini bertujuan agar Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, merespons dan mengakomodasi aspirasi buruh, terutama terkait dengan peningkatan kesejahteraan.
"Tuntutan utama kami secara lokal adalah kenaikan upah minimum provinsi dan kabupaten/kota sebesar 10,5 persen, serta penyediaan perumahan murah dan layak huni bagi para buruh dan keluarganya," ujar Willy dalam orasinya.
Aksi yang berlangsung tertib dan kondusif ini awalnya direncanakan akan digelar di tiga titik, yakni Polda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, dan DPRD Sumut.
Namun karena sudah diterima secara langsung oleh Gubernur Bobby Nasution, maka fokus aksi dipusatkan di DPRD Sumut.
"Pak Gubernur sudah menyampaikan komitmen untuk mempertimbangkan kenaikan upah sebesar 10,5 persen, serta menyusun program penyediaan perumahan layak untuk buruh. Kita apresiasi itu," tambah Willy.
Sekretaris Partai Buruh Sumut, Ijon Tuah Hamongan Purba, menyebut aksi ini diikuti oleh buruh dari sejumlah wilayah seperti Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Langkat, Binjai, Batubara, dan Tebing Tinggi.
Elemen yang turut bergabung meliputi berbagai federasi dan konfederasi serikat pekerja nasional, termasuk KSPI, FSPMI, KSPSI AGN, KSBSI, SPN, KPBI, dan Serikat Petani Indonesia (SPI).
"Aksi kami adalah aksi damai. Kami berharap tuntutan ini dapat menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan segera ditindaklanjuti," ucap Ijon.
Para buruh membawa sejumlah spanduk dan poster bertuliskan berbagai aspirasi, seperti "Tolak Upah Murah", "Hapus Outsourcing", dan "Pak Gubsu, Berikan Rumah Layak untuk Buruh".
Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PKS, Abdul Rahim Siregar, turun langsung menemui massa aksi dan menyampaikan apresiasi terhadap aspirasi yang disuarakan.
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari mengungkap alasan KPU tidak meragukan dokumen pendidikan Gibran Rak
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Hakim Konstitusi Arsul Sani menegur ahli dari pihak terkait, Muhammad Rullyandi, dalam sidang sengketa syarat pencalonan Wakil P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menilai pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden merupakan satu kesatuan.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari memaparkan kronologi pembentukan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Timnas Indonesia meraih kemenangan telak 92 atas Bangladesh dalam pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelo
OLAHRAGA
MEDAN Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara membongkar praktik judi online yang beroperasi di Kota Medan dan Tebing Tinggi. Poli
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari membantah adanya niat untuk mempermudah Gibran Rakabuming Raka menj
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Galeri Mustika Deli yang berada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan memperkuat perannya sebagai pusat kriya dan kuliner terpa
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya menjaga keberagaman sebagai kekuatan kehidupan masyarakat di Kota M
PEMERINTAHAN