
Amnesty International Kritik Pernyataan Presiden Prabowo soal Izin Aksi Unjuk Rasa
JAKARTA Amnesty International Indonesia memberikan tanggapan atas pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebutkan bahwa aksi unjuk
NasionalJAKARTA - Kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyampaikan keluhan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR RI Puan Maharani terkait fenomena flexing dan gaya hidup hedon para pejabat negara.
Presiden KSPI, Said Iqbal, menilai kebiasaan memamerkan kemewahan oleh para pejabat negara sangat menyakitkan bagi para buruh dan pekerja yang saat ini sedang bergulat dengan berbagai persoalan ekonomi, termasuk PHK massal, upah rendah, outsourcing, dan tingginya angka pengangguran.
"Yang perlu diperhatikan oleh anggota DPR RI adalah kebiasaan flexing dan hedon. Kebiasaan itu di tengah PHK yang merajalela, buruh ojek online yang bolak-balik ke DPR tanpa perhatian, upah buruh rendah, dan pengangguran yang tinggi, sangat menyakitkan," tegas Said Iqbal usai menghadiri pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (1/9/2025) malam.
Baca Juga:
Dalam pertemuan tersebut, Iqbal menegaskan bahwa keluhan soal perilaku pejabat yang kerap pamer kekayaan disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo dan Ketua DPR Puan Maharani.
Ia mengingatkan agar seluruh anggota DPR RI, serta menteri dan wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih, menjauhi praktik hedonisme demi menjaga empati dan solidaritas terhadap rakyat kecil.
Baca Juga:
"Flexing dan hedonisme itu tadi kami sampaikan kepada Mbak Puan dan Bapak Presiden Prabowo, agar tidak dilakukan oleh anggota DPR RI maupun menteri dan wakil menteri Kabinet Prabowo," ujarnya.
Lebih lanjut, Said Iqbal juga menyinggung fakta bahwa banyak rakyat Indonesia belum memiliki rumah, sementara sebagian elit justru sibuk memamerkan harta benda mereka di media sosial.
Seruan ini muncul di tengah situasi sosial ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dan meningkatnya kecemburuan sosial akibat perilaku pejabat publik yang dinilai tidak sensitif terhadap kondisi rakyat.*
(d/j006)
JAKARTA Amnesty International Indonesia memberikan tanggapan atas pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebutkan bahwa aksi unjuk
NasionalJAKARTA Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan anggaran sebesar hampir Rp900 miliar untuk melakukan perbaikan fasilitas umum (fa
NasionalJAKARTA Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan, atau yang akrab disapa Noel, menyatakan pengakuan kesalahan da
Hukum dan KriminalJAKARTA Di tengah situasi masyarakat yang tengah merasakan berbagai tantangan sosial dan ekonomi, perilaku sebagian oknum pejabat yang k
NasionalJAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai bahwa pernyataan Presiden Prabow
PolitikMEDAN (BITV) WhatsApp berencana menghadirkan fitur terbaru yang akan memperkaya pengalaman pengguna dalam membagikan Status. Fitur baru
Sains & TeknologiJAKARTA Ribuan pengemudi ojek online (ojol) dari wilayah Jabodetabek menggelar aksi damai di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pus
NasionalJAKARTA Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pada tahun anggaran 2026, pemerintah tidak akan memberlakukan kebijakan
EkonomiMEDAN (BITV) Bulan September selama ini dikenal sebagai periode yang penuh tantangan bagi para pelaku pasar, baik di bursa saham global
EkonomiJAKARTA Ramainya informasi mengenai aksi demonstrasi dan penjarahan di media sosial dalam sepekan terakhir mulai memicu dampak psikologis
Kesehatan