Pemerintah Perkuat JKP, Menaker: Negara Hadir Saat Pekerja Kehilangan Pekerjaan
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah mengeluarkan kebijakan tegas: melarang Kepala Daerah dan DPRD melakukan perjalanan dinas ke luar negeri.
Keputusan ini dibuat menyusul kondisi nasional yang sedang tidak stabil pasca gelombang aksi demonstrasi sejak 25 Agustus lalu.
"Saya meminta untuk menunda semua keberangkatan, kepala daerah, DPRD, ke luar negeri," ujar Tito usai menghadiri Rapat Koordinasi Inflasi di kantor Kemendagri, Selasa (2/9).
Meski pejabat daerah tetap membutuhkan izin resmi dari Kemendagri untuk keluar negeri, Tito menegaskan, izin tersebut tidak akan diberikan dalam situasi saat ini.
"Nanti akan ada izin dari Kementerian Dalam Negeri bagi Kepala Daerah dan DPRD, semua saya tunda," tandasnya.
Lebih lanjut, Mendagri mengimbau seluruh pejabat dan keluarganya untuk menghindari perilaku pamer kemewahan dan acara seremonial yang berlebihan. Menurutnya, momen sulit seperti ini bisa dimanfaatkan oleh pihak tertentu dan menimbulkan reaksi negatif di masyarakat, terutama jika diunggah dan menjadi viral di media sosial.
"Jangan sampai nanti dipotong, diviralkan—masyarakat sedang prihatin, tiba-tiba ada pejabat berpesta. Furmediting menunjukkan kemewahan bukan hal bijak saat ini. Segera laksanakan kegiatan secara sederhana," tegas Tito.
Kebijakan ini sejalan dengan kebutuhan menjaga sensitivitas publik dan memulihkan stabilitas nasional di tengah dinamika sosial-politik yang masih berlangsung.*
(kp/j006)
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
JAKARTA Bareskrim Polri menyita aset senilai Rp 15,3 miliar milik keluarga bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin. Penyitaan terse
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyampaikan permintaan maaf kepada publik terkait pern
NASIONAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) bergerak cepat menindaklanjuti viralnya video yang memperlihatkan seorang personel
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Keluarga almarhumah Khoiriah Harahap di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menolak penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa industri ekstra
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Mukhtaruddin Ashraff Abu, suami Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, dalam penyidikan ka
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution resmi menetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Sistem Penerima
PENDIDIKAN
JAKARTA Solidaritas antardaerah dalam upaya pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Pulau Sumatra terus menunjukkan penguatan. Pemeri
NASIONAL
JAKARTA Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel Ebenezer menyatakan akan menggugat Komisi Pemberantasa
HUKUM DAN KRIMINAL