GMKI Sampaikan Enam Sikap Kritis ke DPR, Desak Transparansi dan Supremasi Sipil

JAKARTA – Sejumlah perwakilan mahasiswa dari berbagai organisasi kepemudaan hari ini menggelar audiensi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Salah satu perwakilan yang hadir adalah dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), yang menyampaikan enam sikap strategis sebagai hasil kajian dan perenungan mereka terkait situasi nasional terkini.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Rabu (3/9), perwakilan GMKI memaparkan enam poin sikap yang ditujukan kepada DPR dan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Sikap pertama menyoroti pentingnya menegakkan supremasi sipil yang berdasar pada kedaulatan rakyat.

GMKI meminta Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat posisi sipil dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sikap kedua mengajak DPR melakukan investigasi transparan terhadap aksi kerusuhan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

GMKI mendesak agar dalang dan aktor di balik penunggang demonstrasi yang memicu kericuhan dapat diungkap secara tuntas.

Selanjutnya, sikap ketiga menuntut pembatalan tunjangan anggota DPR yang dinilai tidak sejalan dengan kondisi masyarakat saat ini.

GMKI juga mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset serta kebijakan pro rakyat lainnya.

Sikap keempat adalah permintaan agar pemerintah dan DPR tidak menaikkan tarif pajak, guna meringankan beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.

Pada sikap kelima, GMKI meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengkaji ulang Peraturan Presiden terkait kebebasan umat beragama.

Proses kajian diharapkan melibatkan seluruh elemen organisasi keagamaan agar tercipta kebijakan yang inklusif dan harmonis.

Terakhir, sikap keenam mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dan tetap menjaga ketertiban demi stabilitas nasional.

Perwakilan GMKI menegaskan, keenam sikap ini merupakan refleksi kritis yang lahir dari kajian mendalam dan perenungan mahasiswa terhadap situasi bangsa.

Mereka berharap DPR dan pemerintah dapat merespon aspirasi tersebut secara serius demi terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada rakyat.*

(mt/a008)