Pascademo Ricuh, DPR Janji Berbenah: Reformasi Dipimpin Langsung oleh Puan Maharani

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat akan melakukan reformasi menyeluruh pasca gelombang demonstrasi yang mengarah pada kericuhan di sejumlah titik.

Proses evaluasi dan pembenahan DPR, menurut Dasco, akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

Pernyataan ini disampaikan Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/9/2025), menyusul tekanan publik yang semakin kuat terhadap DPR pasca insiden demonstrasi yang menewaskan sejumlah warga sipil, termasuk pengemudi ojek online Affan Kurniawan.

"Kami sudah melakukan evaluasi bahkan sebelum acara hari ini. Evaluasi menyeluruh dan reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ibu Ketua DPR, Puan Maharani, demi mewujudkan DPR yang lebih baik dan transparan," ujar Dasco.

Dalam audiensi terbuka yang dihadiri mahasiswa, Dasco menyampaikan permohonan maaf secara langsung atas kekeliruan DPR dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.

"Selaku pimpinan DPR kami menyatakan permohonan maaf atas kekeliruan serta kekurangan kami sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi mewakili aspirasi masyarakat yang selama ini menjadi tanggung jawab kami," ungkapnya.

Ia juga menyampaikan dukacita mendalam atas meninggalnya Affan Kurniawan dan korban-korban lainnya dalam unjuk rasa beberapa waktu lalu.

"Kami mengucapkan dukacita yang sangat mendalam atas berpulangnya Affan Kurniawan dan seluruh korban kejadian aksi penyampaian pendapat," kata Dasco.

Dasco menegaskan bahwa permintaan maaf tidak akan berarti tanpa tindakan nyata. Ia berkomitmen melakukan evaluasi institusional yang akan mencakup seluruh aspek kerja DPR.

"Tentunya permintaan maaf kami ini tidak cukup tanpa evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh. Hal ini akan dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya," ucapnya.

Ia juga menyatakan bahwa seluruh anggota DPR akan mengambil pelajaran dari insiden yang terjadi dan berkomitmen untuk melakukan perbaikan bersama.

"Tekad seluruh anggota DPR adalah untuk menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran dan bahan evaluasi bersama," katanya.

Dalam upaya merespons tuntutan publik, Dasco mengungkapkan bahwa pihaknya akan menggelar pertemuan dengan pimpinan fraksi DPR untuk membahas setidaknya 17+8 poin tuntutan rakyat, termasuk soal transparansi anggaran, penghapusan fasilitas mewah, dan penegakan etika di parlemen.

Dasco juga memastikan bahwa tunjangan perumahan DPR telah dihentikan sejak 31 Agustus 2025, sebagai bagian dari langkah awal reformasi internal.*

(d/a008)