Ahli Hukum: Kerugian Korporasi Tidak Sama dengan Kerugian Keuangan Negara
JAKARTA Persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menghadirkan saksi ah
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANGSIDIMPUAN — Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidimpuan kembali menggelar kegiatan rutin penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwal) di sejumlah titik strategis kota.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan ketertiban umum, kenyamanan masyarakat, serta mendukung penegakan hukum daerah.
Kegiatan dilaksanakan pada Kamis (4/9/2025) mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai, melibatkan personel dari bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah (PPUD), ASN, dan Tim Gakda Satpol PP Padangsidimpuan.
Di wilayah Kecamatan Padangsidimpuan Utara, tim menyasar Jalan Masjid Raya Baru dan kawasan Tor Simarsayang.
Di lokasi tersebut, petugas menegur para pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di badan jalan dan trotoar, mengacu pada Perda Nomor 41 Tahun 2003 tentang Peruntukan dan Penggunaan Jalan serta Perda Nomor 08 Tahun 2005 tentang Penataan dan Pembinaan PKL.
Selain itu, sejumlah spanduk ilegal yang dipasang di tiang telepon dan lampu jalan juga diturunkan karena masa izinnya telah habis atau melanggar aturan pemasangan.
Penertiban spanduk juga dilakukan di Jalan Sisingamangaraja, wilayah Kecamatan Padangsidimpuan Selatan dan Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua.
Semua spanduk dan reklame yang ditertibkan diamankan ke Mako Satpol PP untuk pendataan lebih lanjut.
Tim juga melakukan penertiban di kawasan wisata Tor Simarsayang, mengacu pada Perwal Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pendirian Pondok dan Gubuk di rumah makan, kafe, kafetaria, dan objek wisata.
Petugas memastikan agar penutup pondok tidak melebihi batas 30 cm, serta tidak menggunakan bahan seperti terpal dan spanduk.
Dalam kegiatan tersebut, tim menemukan dua pasangan muda-mudi di salah satu pondok.
Setelah dilakukan pemeriksaan identitas dan tidak ditemukan tindak asusila, pasangan tersebut diberikan pembinaan langsung oleh Kabid PPUD dan diarahkan untuk segera pulang.
JAKARTA Persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menghadirkan saksi ah
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dalam upaya menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan menjaga ketertiban kota, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan kem
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengonfirmasi bahwa seluruh pengungsi akibat bencana banjir dan longsor di daer
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memaparkan capaian makro ekonomi daerah Tahun 2025 dalam penyampaian
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah daerah seSumatera Utara menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemerik
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Ketua Tim Penggerak PKK (TP PKK) Aceh, Marlina Muzakir, yang juga menjabat sebagai Ketua Dekranasda Aceh, mengingatkan jajara
PEMERINTAHAN
MEDAN Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, pada Senin (30/3) siang, secara resmi menyerahkan hasil Rapat Dengar Pe
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Pemerintah Kota Binjai telah mengambil langkah tegas dalam penertiban bangunan liar yang terdapat di sepanjang Jalan Bandung, Kel
PEMERINTAHAN
MEDAN Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan berhasil menangkap dua Warga Negara Indonesia (WNI) yang masuk dalam daftar pencegahan (cek
HUKUM DAN KRIMINAL
MANDAILING NATAL Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) mengumumkan perpanjangan masa transisi darurat bencana selama tiga
PEMERINTAHAN