Kemensos Rehabilitasi Korban Unjuk Rasa, Kementerian HAM Beri Apresiasi

JAKARTA – Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) memberikan apresiasi kepada Kementerian Sosial (Kemensos) atas respons cepat dalam melakukan rehabilitasi bagi korban pasca aksi unjuk rasa yang berlangsung ricuh pada akhir Agustus 2025 lalu.

Menteri HAM, Natalius Pigai, menegaskan bahwa pemulihan korban menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam memenuhi hak asasi seluruh warga negara.

"Saya apresiasi dan saya bangga dengan Menteri Sosial, karena (ini) amanat Presiden untuk memulihkan korban pasca peristiwa," ujar Pigai usai bertemu dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (4/9/2025).

Pigai menyebut bahwa pemulihan korban, baik dari kalangan masyarakat maupun aparat, merupakan wujud semangat persatuan.

Ia menegaskan, negara memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi secara adil.

"Pemerintah dan rakyat adalah satu keluarga besar. Kita memiliki denyut nadi yang sama dalam tubuh besar bernama Republik Indonesia," katanya.

Dalam penanganan korban, Kemensos menjalankan program pemulihan berbasis tiga pendekatan: perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan sosial.

Mensos Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa pihaknya telah menyalurkan bantuan langsung kepada para korban dan ahli waris.

Termasuk santunan kematian sebesar Rp15 juta untuk korban meninggal dunia dan Rp5 juta untuk korban luka berat.

"Indeks bantuan ini masih bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lapangan setelah asesmen selesai," kata Gus Ipul.

Lebih lanjut, Gus Ipul menyampaikan bahwa Kemensos juga memberikan pendampingan psikososial, layanan rehabilitasi, dan program pemberdayaan agar para korban bisa kembali berdaya.

Menurut data sementara Kemensos, korban dari kalangan masyarakat meliputi 7 orang meninggal dunia dan 9 luka berat.

Dari pihak aparat, terdapat 6 orang yang mengalami luka serius dan saat ini masih menjalani perawatan.

"Sebagaimana tadi disampaikan, yang namanya korban itu adalah semuanya warga bangsa ini. Baik masyarakat maupun petugas, semua berhak mendapatkan perlindungan yang sama dari negara," ujar Gus Ipul.

Kementerian HAM sendiri turut mendampingi proses hukum dengan prinsip keadilan dan berbasis hak asasi manusia.

Pigai mengungkapkan pihaknya telah bertemu dengan Kapolri dan sejumlah tokoh HAM nasional untuk memastikan penanganan korban tidak melenceng dari prinsip-prinsip konstitusional.

"Kami melakukan monitoring dan check-and-balance agar pelayanan publik selalu seirama dengan koridor HAM," tegasnya.

Dalam upaya rehabilitasi ke depan, Kemensos akan terus melibatkan tenaga terlatih dari berbagai sentra pelayanan sosial untuk mendampingi proses pemulihan para korban.

Sinergi antar kementerian akan diperkuat demi memastikan tidak ada warga negara yang tertinggal dalam proses pemulihan pasca konflik sosial.

"Pada prinsipnya, kami sudah memiliki mekanisme dan pengalaman untuk menangani situasi seperti ini. Kita akan libatkan seluruh sumber daya yang ada," tutup Gus Ipul.*

(lp/a008)