Jakarta – Komisi XI DPR RI menyetujui Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun anggaran 2026 sebesar Rp11,45 triliun. Persetujuan ini diberikan dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Dewan Komisioner OJK yang digelar pada Kamis (4/9/2025).
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan digunakan untuk mendanai kegiatan operasional, pengawasan, penguatan teknologi, serta berbagai program strategis lainnya di sektor jasa keuangan nasional.
"Komisi XI DPR RI menyetujui RKA OJK tahun 2026 sebesar Rp11,45 triliun," ujar Misbakhun dalam rapat tersebut.
Fokus Penguatan Pengawasan dan Sinergi KSSK
Misbakhun menambahkan, anggaran ini akan difokuskan pada:
Pengawasan terintegrasi terhadap grup keuangan dan konglomerasi keuangan
Sinergi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)
Penguatan program perbankan untuk mendukung hilirisasi sektor strategis, seperti pertanian, pangan, perikanan, dan komoditas
Rincian Alokasi Anggaran RKA OJK 2026:
Pengawasan perbankan: Rp1,4 triliun
Pengawasan pasar modal, derivatif, dan bursa karbon: Rp811 miliar
Pengawasan asuransi, penjaminan, dan dana pensiun: Rp490 miliar
JAKARTA Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) menggelar Silahturahmi Nasional dan Rapat Pra Kongres bertajuk IKWI Bangkit Bersatu d
Politik
JAKARTA Kejaksaan Agung melalui Badan Pemulihan Aset (BPA) bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung berhasil melelang 10 un
Hukum dan Kriminal
Jakarta Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipid Narkoba) Bareskrim Polri mengakui mengalami kendala dalam menangkap Fredy Pratama, ge
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Survei Indonesia Political Opinion (IPO) bertajuk Satu Tahun Pemerintahan Evaluasi dan Catatan Publik mengungkap temuan menarik
Politik
JAKARTA Hakim Agam Syarif mengungkapkan alasannya menerima suap senilai Rp 6,2 miliar dalam kasus vonis lepas perkara korupsi crude palm
Hukum dan Kriminal
BANDUNG Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menegaskan jumlah kas daerah Jabar saat ini sebesar Rp 2,6 triliun, bukan Rp 4,1 triliun
Pemerintahan
MEDAN Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut 20242025 sekaligus Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumut, Muly
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Wacana pelaporan terhadap akun media sosial pembuat meme Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memicu pe
Pemerintahan
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan anggaran sebesar Rp 20 triliun pada APBN 2026 untuk menghapus atau
Ekonomi
JAKARTA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti mengumumkan program wajib belajar 13 tahun akan mulai dilak
Pendidikan
