BPA Luncurkan BPA Fair 2026, Dorong Optimalisasi Lelang Aset Negara dengan Target Rp100 Miliar Lebih
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
MEDAN – Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional berkelanjutan sekaligus melanjutkan program Asta Cita Presiden, jajaran Kementerian Hukum dan HAM melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumatera Utara bersama seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rutan dan Lapas di wilayah Tanjung Gusta, Medan, melaksanakan kegiatan penanaman 5.000 pohon kelapa, Selasa (9/9/2025).
Kegiatan ini merupakan inisiatif langsung dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, sebagai bentuk nyata dukungan terhadap ketahanan pangan dan penguatan peran pemasyarakatan dalam sektor pertanian produktif.
Penanaman dilakukan secara simbolis di lahan kosong yang berada di depan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Medan, Jalan Lembaga Pemasyarakatan, Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, dan diikuti oleh berbagai unsur pemasyarakatan, pemerintah daerah, serta warga binaan.
Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas I Medan, Herry Suhasmin, menyampaikan bahwa penanaman pohon kelapa ini merupakan bagian dari komitmen pemasyarakatan dalam mendukung program ketahanan pangan berbasis institusi, yang pusat pengembangannya berada di Nusakambangan.
"Untuk wilayah Sumatera Utara, total sekitar 5.000 pohon kelapa kita tanam. Sementara di Nusakambangan sendiri, jumlahnya mencapai 36 ribu pohon," ungkap Herry kepada wartawan.
Ia menjelaskan bahwa pohon kelapa yang ditanam tidak hanya bertujuan sebagai komoditas pangan, tetapi juga sebagai media pelatihan bagi warga binaan dalam bidang budidaya pertanian.
"Kami harapkan, kelak hasil pohon kelapa ini dapat dimanfaatkan langsung oleh warga binaan untuk konsumsi, sekaligus menjadi sarana pelatihan keterampilan pertanian," tambahnya.
Kegiatan penanaman ini melibatkan seluruh UPT Pemasyarakatan di bawah koordinasi Ditjenpas Sumut, termasuk Rutan Kelas I Medan, Lapas Khusus Anak Kelas I Medan, Lapas Perempuan Kelas IIA Medan, Rutan Perempuan Kelas IIA Medan, Bapas Kelas I Medan, serta unsur dari Pemko Medan dan Pemkab Deliserdang.
Kolaborasi lintas instansi ini menunjukkan sinergi kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga pemasyarakatan dalam menyukseskan agenda pembangunan nasional berbasis lingkungan dan pemberdayaan sumber daya manusia.*
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Saiful Bahri alias Pon (47), kurir narkotika
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Rancangan UndangUndan
POLITIK
BATU BARA Wacana pemekaran wilayah yang mengusung pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur kembali memantik perhatian publik. Kali ini
POLITIK
JAKARTA Pemerintah terus mendorong penguatan ketahanan energi nasional melalui diversifikasi bauran energi, termasuk opsi pengembangan P
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi survival mode ekonomi di tengah
EKONOMI
MEDAN Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya perusahaan menyesuaikan penugasan peserta magang dengan latar be
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan klarifikasi terkait pernyataannya mengenai kebutuhan hingga 19.000 e
EKONOMI
JAKARTA Tim penasihat hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyampaikan keberatan atas perce
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengingatkan bahwa risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2026 diper
PEMERINTAHAN