PALEMBANG – Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) resmi memindahkan PB, mantan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI, ke Rutan Klas I Palembang, Selasa (9/9/2025).
Pemindahan ini merupakan bagian dari kelanjutan proses hukum kasus tindak pidana korupsi proyek perkeretaapian yang menjerat nama PB.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, S.H., M.H., dalam keterangannya menjelaskan bahwa langkah ini dilakukan demi mempercepat proses penanganan perkara serta memastikan kepastian hukum.
Baca Juga:
"Langkah ini ditempuh untuk memastikan kepastian hukum dan percepatan proses penanganan perkara," ujar Vanny.
Terlibat Kasus Besar Perkeretaapian Nasional
Baca Juga:
PB ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor TAP-21/L.6.5/Fd.1/10/2024 tanggal 30 Oktober 2024. Ia terseret dalam kasus dugaan korupsi dua proyek besar, yakni:
Pembangunan Jalur Kereta Api Besitang–Langsa (2015–2023)
Pembangunan LRT Sumatera Selatan (2016–2020)
Dalam kasus Besitang–Langsa, PB telah divonis 7 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, serta diwajibkan membayar uang pengganti Rp2,6 miliar.
Modus Korupsi: Pengaturan Vendor dan Aliran Dana
Penyidikan mengungkap bahwa PB, saat menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada 2017, diduga terlibat pengaturan vendor proyek. Ia disebut-sebut meminta agar PT Perentjana Djaja ditunjuk sebagai pihak perencana teknis proyek LRT Sumsel.
Namun, pekerjaan perencanaan teknis yang seharusnya dikerjakan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dalam proses tersebut, PB diduga menerima aliran dana dari sejumlah pihak yang kini juga telah divonis bersalah.
Terpidana Lain yang Terseret
Selain PB, nama-nama besar dari perusahaan pelat merah dan swasta juga turut divonis dalam perkara ini, di antaranya:
Tukijo, Kepala Divisi II PT Waskita Karya (Putusan No. 81/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg)
Ignatius Joko Herwanto, Kepala Divisi Gedung II PT Waskita Karya (Putusan No. 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg)
Septiawan Andri Purwanto, Kepala Divisi Gedung III PT Waskita Karya (Putusan No. 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg)
Bambang Hariadi Wikanta, Dirut PT Perentjana Djaja (Putusan No. 84/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg) – kini masih kasasi
Menuju Proses Tahap II
Dengan pemindahan ini, Kejati Sumsel segera melanjutkan proses ke Tahap II, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Palembang, untuk disidangkan di Pengadilan Tipikor Palembang.
Kejati Sumsel menegaskan komitmennya dalam menuntaskan perkara ini hingga tuntas, serta menjamin proses hukum berjalan sesuai aturan.*
MEDAN Provinsi Sumatera Utara tak pernah kehabisan cerita soal sepak bola. Dari namanama besar seperti PSMS Medan hingga klubklub lege
Olahraga
SERDANG BEDAGAI Warga Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), digegerkan dengan penemuan tulang
Peristiwa
JAKARTA PT Gudang Garam Tbk (GGRM) akhirnya angkat bicara terkait video viral yang memperlihatkan sejumlah karyawan berkumpul, menangis,
Nasional
BANDAR LAMPUNG Dalam upaya memperkuat ketahanan sosial dan menjaga stabilitas keamanan di Provinsi Lampung, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW)
Nasional
MEDAN Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh sivitas akademika Institut Bisnis dan Komputer Indonesia (IBKI) Medan. Salah satu do
Pendidikan
DENPASAR Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kota Denpasar dan sekitarnya pada Rabu, 10 September 2025, menyebabkan banjir di
Peristiwa
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, meminta Mabes TNI memberikan penjelasan secara terbuka terkait dugaan
Hukum dan Kriminal
SIDOARJO Harapan Timnas Indonesia U23 untuk melangkah ke putaran final Piala Asia U23 2026 resmi kandas. Kekalahan tipis 01 dari Kore
Olahraga
PALEMBANG Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) resmi menahan dua tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa
Hukum dan Kriminal
ASAHAN Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Sumatera Utara menggagalkan upaya penyelundupan narkotika dalam jumlah besar di
Hukum dan Kriminal