Saksi Ungkap Pesan “DPR Minta Kopi” dari Gus Alex di Sidang Korupsi Haji, Apa Maknanya?
JAKARTA Pemilik Travel Haji dan Umrah Maslahatul Ummah Internasional, Syihabul Mutaqin, mengungkap percakapan WhatsApp dengan mantan sta
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq.
Penetapan tersangka dilakukan setelah gelar perkara dan ekspose tertutup yang digelar KPK di wilayah Pekalongan, Selasa (3/3/2026) dini hari.
Jubir KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa kasus ini naik ke tahap penyidikan dalam waktu 24 jam setelah OTT dilakukan.Baca Juga:
"Dalam lanjutan kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Pekalongan ini, malam tadi sudah dilakukan ekspose dan perkara ini dinyatakan naik ke tahap penyidikan. KPK juga sudah menetapkan status hukum kepada pihak-pihak yang diamankan," ujar Budi, Rabu (4/3).
Meski demikian, KPK belum mengumumkan secara resmi identitas tersangka dan kronologi lengkapnya. Informasi lengkap dijanjikan akan disampaikan dalam konferensi pers resmi yang dijadwalkan siang ini.
OTT terhadap Fadia Arafiq terjadi di Semarang dan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ), termasuk PBJ outsourcing di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
Barang bukti yang diamankan meliputi barang bukti elektronik dan kendaraan, yang akan menjadi bagian dari proses penyidikan lebih lanjut.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyasar pejabat kepala daerah dan menegaskan komitmen KPK dalam memberantas korupsi di level pemerintahan daerah, khususnya terkait pengadaan barang dan jasa yang kerap rawan penyimpangan.
KPK memastikan proses hukum akan berjalan transparan, profesional, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.*
(d/dh)
JAKARTA Pemilik Travel Haji dan Umrah Maslahatul Ummah Internasional, Syihabul Mutaqin, mengungkap percakapan WhatsApp dengan mantan sta
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid unt
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Akademisi sekaligus Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rocky Gerung menilai koperasi dapat menjadi gerakan ekonomi
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 20
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan atas gugatan perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan praktik joki untuk mengerjakan tugas akhir atau skripsi di sejumlah perguruan tingg
PENDIDIKAN
JAKARTA Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie membantah klaim Denny Indrayana yang menyebut Gibran R
POLITIK
BINJAI Puluhan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Binjai, Senin, 5 Oktober 2026. Mereka mendesak Pemerintah K
NASIONAL
MEDAN DPRD Kota Medan menyoroti anggaran belanja Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan yang mencapai lebih dari Rp1,2 triliun dalam Rancan
KESEHATAN
PALANGKARAYA Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seKalimantan bersama Aliansi Generasi Muda menyampaikan delapan tuntutan kepada pemerintah
NASIONAL