KKP Klaim Proyek Pagar Beton di Laut Cilincing Miliki Izin Lengkap, Nelayan Tetap Keluhkan Akses Terganggu

"Itu bukan pekerjaan Dinas SDA dan juga bukan Kementerian PUPR," kata Ika saat dikonfirmasi wartawan.

Pernyataan ini mempertegas bahwa proyek tersebut berada di bawah otoritas pihak swasta dengan pengawasan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Meskipun KKP menyebut akses nelayan tidak ditutup, fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat pesisir masih merasakan dampaknya.

Para nelayan berharap adanya solusi konkret yang bisa menjamin mereka tetap dapat melaut tanpa hambatan.

Masyarakat dan pemerhati lingkungan juga meminta pemerintah untuk lebih transparan terkait dampak lingkungan dari proyek reklamasi tersebut, serta memastikan keterlibatan komunitas nelayan dalam proses pengawasan dan evaluasi pembangunan.*

(di/a008)