RDPU ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Sturman Panjaitan, Martin Manurung, dan Ahmad Doli Kurniawan, yang masing-masing menyampaikan pandangan serupa mengenai pentingnya menjaga substansi perdamaian dan kesejahteraan dalam revisi UU Pemerintahan Aceh.
Sebagai provinsi yang memiliki kekhususan dalam sistem pemerintahan dan hukum, Aceh kerap menjadi sorotan dalam perumusan kebijakan nasional.
Revisi atas UU Pemerintahan Aceh saat ini dinilai sebagai momentum penting untuk memastikan bahwa semangat perdamaian dan keadilan tetap menjadi dasar dalam membangun wilayah yang kaya sejarah ini.
Jusuf Kalla menutup pesannya dengan harapan agar revisi ini benar-benar berpihak pada rakyat Aceh.
"Kalau rakyat sejahtera, tidak akan ada konflik. Kita belajar dari sejarah," pungkasnya.*
(bi/a008)
JAKARTA Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset kembali menjadi salah satu tuntutan dalam aksi demonstrasi yang berlangsung pada K
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah mahasiswa Universitas Terbuka (UT) bersama warga lainnya tertahan saat hendak menuju Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat,
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting melalui dua pendekatan, yak
KESEHATAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumut memperkuat sinergi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) membubarkan diri dan meninggalkan area depan Gedung DPR/M
PERISTIWA
JAKARTA DPR RI menyetujui Sarjito sebagai calon Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Dewan Komisioner Otorita
EKONOMI
JAKARTA Pimpinan DPR RI menyatakan siap mengundurkan diri apabila Rancangan UndangUndang atau RUU Perampasan Aset tidak disahkan dalam
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong Bank Sumut dan Perumda Tirtanadi untuk membuka peluang melantai di
PEMERINTAHAN
BATU BARA Kepedulian terhadap sesama ditunjukkan Pemerintah Desa (Pemdes) Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Sumatera
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Persoalan pendidikan di Aceh dinilai tidak sematamata berkaitan dengan kekurangan regulasi. Aceh justru memiliki sejumlah la
PENDIDIKAN
